Kisah Jomlo Zaman Dulu Bikin Resah Pemerintah

“Semua pria dan wanita mudah yang sudah bisa menikah harus segera menikah dan dengan demikian akan mencegah terjadinya kemalasan, hidup menggelandang, dan kenakalan lainnya serta mendorong pertambahan penduduk secara tetap”, dikutip Peter Boomgard pada Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880.

Kejomloan jelas diterjemahkan pemerintah sebagai masalah ekonomi.

Pemerintah menggariskan, seturut Boomgaard, hanya pasangan menikah bisa membentuk satuan ekonomis dan mampu mencukupi kebutuhan.

Mereka menjadi motor penggerak semua kewajiban sosial, ekonomi, dan politik terhadap komunitas lokal dan negara.

Sebaliknya, lanjut Boomgaard, kaum jomlo, duda, dan janda tidak dianggap sebagai satuan sosial dan ekonomi nan utuh serta lengkap.

Di beberapa daerah dengan sistem kepemilikan tanah umum, tidak memperkenankan golongan tersebut menjadi pemilik tanah.

Lagi pula, pada sekira tahun 1900 orang Jawa menganggap hidup membujang atau jomlo pada usia tertentu sebagai kekeliruan atau menyimpang kodrat.