Skandal Makanan Stunting di Depok: Anggota DPRD Buka Aib Uang Rakyat Untuk Apa? Jangan Buat Malu

Siap –Sebuah sorotan tajam terhadap program penanggulangan stunting di Depok menggema di ruang sidang Paripurna DPRD Depok. 

Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Ikravany Hilman, mempertanyakan dengan keras program yang mencapai anggaran 4,4 miliar rupiah tersebut, menyebutnya asal-asalan dan memicu polemik di tengah masyarakat.

"Ini anggaran dialokasikan ke 38 puskesmas. Totalnya itu, kalau nggak salah, sekira Rp 4,4 miliar. Nah, kemarin kan heboh hanya nasi dan kuah. Ini kan kurang ajar," ungkap Ikravany Hilman pada Selasa, 14 November 2023.

Menurut Ikravany Hilman, dari dana sebesar itu, per orang hanya mendapat jatah makan senilai Rp 18 ribuan. 

Nilai tersebut, setelah dipotong pajak 10 persen dan ongkos transport, diperkirakan hanya mencapai Rp 15 ribu-an per paket.

"Sekarang ditambah lagi pakai nugget atau makanan olahan. Kenapa nggak telur sama susu misalnya, yang jauh lebih banyak nutrisi, protein buat ibu hamil dan anak-anak. Kan namanya juga makanan tambahan," tandasnya.

Ikravany Hilman menyinggung foto wali kota dan wakilnya dalam menu makanan tambahan, menyebutnya sebagai pelecehan pada warga. 

Ia menegaskan bahwa program ini menggunakan uang rakyat dan harus kembali pada rakyat dengan serius.

"Dinkes terkesan hanya menggugurkan kewajiban, karena yang penting anggaran terserap. Gimana nasi sama kuah bisa mengentaskan stunting? Ada-ada aja," katanya.

Dalam respons tegas, Ikravany Hilman mengumumkan rencana pihak DPRD Depok untuk memanggil pihak terkait, termasuk puskesmas dan Dinkes, agar segala persoalan ini dapat dijelaskan secara terbuka dan transparan di depan publik.