BEM SI Gelar Aksi Protes Efisiensi Anggaran di DPRD Kalbar, Ini 12 Tuntutanya

SIAP VIVA – Sejumlah Mahasiswa yang tergabung pada BEM SI menggelar aksi demonstrasi mengkritik efisiensi anggaran yang di tetapkan oleh pemerintah di luar pagar Kantor DPRD Kalbar di Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada Rabu 19 Februari 2025.

Dari pantauan media ini dilapangan, para pengunjuk rasa mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kalbar dengan berjalan kaki dari Bundaran Tugu Digulis Untan dengan membawa baliho dan pengawalan ketat aparat keamanan.

Sejumlah baliho tersebut bertuliskan, ‘’Tolak Efesiensi, Cabut Inpres No 1 2025’’ dan ‘’Kabinet Efesiensi Rakyat’’. Selanjutnya tampak juga mahasiswa membakar ban.

Koordinator aksi unjuk rasa, Syayid Zaki Alfaridzi mengatakan, Indonesia semakin gelap dengan kebijakan pemerintah yang sembrono, tidak melihat aspek kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

‘’Kami Aliansi BEM SI dan aliansi BEM PTMAI serta lapisan masyarakat yang melawan, turun kejalan melawan kembali kebijakan kejam dari pemerintah terhadap rakyatnya, dengan beberapa isu yang di bawa dari lingkup nasional dan juga regional,’’jelas Syayid Zaki Alfaridzi kepada wartawan.

Syayid menambahkan, Inpres no 1 tahun 2025 yang di keluarkan oleh presiden Prabowo Subianto telah membuka pintu kehancuran angan- angan Indonesia emas 2045, dengan diksi yang diberikan Efesiensi anggaran, tetapi realitas di pangkas terkait pendidikan.

‘’Pemerintah kali ini telah terang terangan tidak hanya dengan perkataan tetapi dengan tindakan mengaminkan bahwasanya pendidikan hanya sebagai pendukung tidak menjadi prioritas. dengan program unggulan nya  makan bergizi gratis tetapi pada dasarnya hanya di potong dari anggaran dan akhirnya memangkas anggaran pendidikan dengan narasi Efesiensi anggaran,’’tambahnya.

Lebih lanjut, Syayid mengungkapkan, isu regional, Kalimantan yang menjadi salah satu sarana laboratorium hutan terbesar di indonesia dengan kekayaan alamnya, di bantai dengan tragis oleh Proyek strategis nasional pemerintah yang menggunduli hutan dan mencemari sungai dengan 8 PSN yang di tetapkan di Kalbar memberikan ancaman besar bagi deforestasi secara besar besaran dan akan memberikan dampak buruk ekologi kepada masyarakat kalimantan barat.

‘’Bencana ekologi kejahatan peti yang membahayakan pekerja dan juga memberi dampak buruk ke lingkungan, Kabupaten Ketapang menjadi salah satu contoh kejahatan peti yang kami soroti dengan deforestasi yang sangat besar bahkan bisa dilihat dalam peta dampak akan aktivitas peti tersebut,’’tandasnya.

Berikut 12 Tuntutan BEM SI dan BEM PTMAI;

1. Mendesak Prabowo Subianto untuk segera  mencabut impres no 1 tahun 2025

2. menuntut pemerintah menghapus program makn bergizi gratis, dan perbesar anggaran pendidikan dan tolak danantara.

3. menuntut Prabowo Subianto mereformasi TNI POLRI

4. menuntut Prabowo Subianto untuk mengefisienkan kabinet obesitas

5. menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset

6 menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU masyarakat adat.

7  menolak 8 PSN yang ada di kalbar (kawasan industri ketapang, PT whw aluminar revenery, kawasan industri landak, pelabuhan internasional kijing, smelter pt bai, kawasan industri alumina teba, kawasan industri kawasan penebang, pt sejahtera mandiri )

8. menuntut pemprov kalbar untuk segera menyelesaikan dan juga membenahi desa tertinggal di Kalimantan Barat.

9. menolak programnya swasambeda pangan di Kalbar

10. menuntut pemprov Kalbar, menindak tegas deforestasi dan perampasan lahan adat yang dilakukan oleh PT mayawana persada

11. menuntut Pemprov Kalbar bertanggung jawab dan bertindak tegas terhadap bencana sosial (PHK 2000  pekerja, darurat pengusiran 4000 warga, dan putus sekolah 800 anak) yang di lakukan oleh PT Duta Palma milik koruptor Surya Darmaji

12. menuntut Pemprov Kalbar untuk segera menertibkan aktivitas peti di kabupaten ketapang