Pengamat Politik Kalbar Tanggapi Pernyataan Maman Abdurrahman, Paling ''Dayak''

Dikatakan lagi oleh Agus, Moratorium Pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR) tidak mungkin dicabut Tahun 2025, sebab pemerintahan baru fokus di antaranya pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kesehatan dan Rumah Sakit, Renovasi sekolah, dan Penguatan Lumbung Pangan.

‘’Supaya tidak menjadi isu kosong maka Calon Gubernur harus mampu merumuskan isu-isu supaya ketika terpilih diantaranya memberikan rekomendasi pada pemerintah pusat atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten / kota di wilayahnya dan mengumpulkan Kepala Daerah Kabupaten/kota untuk berkoordinasi pembagian pembangunan secara merata,’’katanya.

Selain itu kreatif dan inovatif dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Karena Kalbar saat ini membutuhkan Gubernur yang solutif dan dekat dengan semua golongan suku, agama dan ras di Kalimantan Barat.

"Kita tidak mau di ''bohongin'' lagi terkait pemekaran provinsi Kapuas Raya ini, apalagi dibela dengan narasi-narasi yang berlebihan dari Maman ",imbuhnya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, suatu kewajaran jika pernyataan Maman Abdurahman itu ditanggapi, karena kalimat yang dilontarkan dapat menimbulkan pergesekan di masyarakat Kalimantan Barat yang sangat rawan terhadap isu suku dan agama.

“Pernyataan Maman itu adalah kalimat kesombongan, arogan, memandang rendah orang lain, menyinggung perasaan masyarakat ‘’Dayak’’, Orang ‘’Hulu’’, dan Muslim di Kalimantan Barat,’’katanya.

Agus Landy berharap masyarakat Kalbar tetap tenang dalam menjalankan tahapan Pilgub sekarang. Dan menjaga kedamaian.