Soal Kelanjutan Nasib Honorer, Ini Kata Menpan RB
SIAP-Jutaan tenaga non ASN (Honorer) se-Indonesia yang yang kini ini tengah cemas soal UU No. 5/2014 dan PP No. 49/2018, tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN per 28 November 2023 mendapat angin segar.
Pasalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama DPR dan pemangku kepentingan terkait kini terus mengintensifkan pembahasan terkait penataan tenaga non-ASN yang jumlahnya telah membengkak hingga mencapai 2,3 orang.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa perkiraan jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000 per 2022, tetapi begitu didata ada 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintah daerah dan tengah diaudit BPKP.
Sedangkan penataan terkait tenaga Non ASN (Honorer) tengah dibahas intensif dengan DPR
“Arahan Bapak Presiden Jokowi jelas, tidak boleh ada pemberhentian massal. Itu prinsip utama," ujar Menpan RB seperti dilansir laman resmi kemenpan RB.
Lebih lanjut Menpan RB mengatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi, prinsip pertama yang dijalankan adalah tidak boleh ada pemberhentian massal.
"Presiden Jokowi memberi arahan, 2,3 juta non ASN (Tenaga Honorer) ini harus tetap bekerja. Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja. Skemanya bagaimana, ini yang sedang dibahas,” terangnya.
Namun demikian, lanjut Menpan RB, penataan tenaga non-ASN akan menempatkan prioritas pada pelayanan dasar terkait guru dan tenaga kesehatan.
Artinya, kata Menpan RB, setiap rekrutmen ASN, guru dan tenaga kesehatan selalu diutamakan. Bahkan, dalam perencanaan kebutuhan ASN 2023-2030, hanya guru dan tenaga kesehatan yang masih diperbolehkan mendapat penambahan formasi secara terus-menerus dalam skema positive growth.
“Dengan rekrutmen ASN yang terus kita terapkan tiap tahun, secara bertahap tenaga non ASN akan masuk menjadi ASN secara selektif," katanya.
"Misalnya 2023 kita rekrut 572.000 ASN, di mana 80 persennya untuk tenaga non-ASN termasuk Honorer THK-II dan selebihnya pelamar umum. Tahun 2022 rekrut 396.000 PPPK, dimana 90 persennya tenaga non-ASN termasuk Honorer THK-II. Sehingga data 2,3 juta tenaga non-ASN itu perlahan berkurang secara selektif menjadi ASN,” sambungnya.
Untuk itu, Menpan RB menegaskan bahwa tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga non-ASN sesuai dengan amanat peraturan-perundangan yang ada.
“Sembari kita amankan yang 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi dalam database BKN saat ini agar tidak ada PHK, kita harap tidak ada rekrutmen honorer baru," tandasnya.
