Berbelit-belit soal Madrasah Negeri Depok, PDIP Sindir Janji Kampanye: Jangan Bohongi Rakyat!

"Nah kenapa kau janjiin pada saat mencalonkan diri? Jadi harus cerdas lah," tegasnya.

Jika pun itu adalah kewenangan Kemenag, tetapikan itu (madrasah negeri) menjadi kebutuhan yang sangat vital di Kota Depok. Seharusnya itu bisa menjadi skala prioritas.

"Jika itu kewenangan Kementerian Agama apa tidak boleh dibantu oleh Pemkot Depok? Kan seperti itu. Ini kan semua tergantung bagaimana komunikasi dengan kedua pihak, antara Kemenag dan Pemkot Depok," kata HTA.

"Apakah lahannya disiapkan oleh pemerintah kota, kemudian dibangun oleh Kemenag, kan seperti itu," timpalnya lagi.

Menurut dia, Depok bisa membangun madrasah negeri, karena lahannya ada.

"Memangnya Depok sudah kekurangan lahan? Ada aja."

Kalaupun misalnya belum ada lahan yang menjadi aset milik pemerintah, kata HTA, tinggal disiapkan saja dananya melalui Aggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD.

Halaman Selanjutnya

"Kan tinggal kita alokasikan anggarannya untuk beli lahan supaya disiapkan untuk pembangunan madrasah negeri itu. Ya bisa lah," ujarnya.