Polemik di Balik Izin Tambang Ormas Keagamaan, Deolipa Sebut Menteri Bahlil Kebablasan

Siap – Praktisi hukum, Deolipa Yumara ikut bereaksi terkait rencana pemerintah memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan. 

Adapun pemberian izin tersebut dilontarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. 

Deolipa menilai, konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintah di luar kebiasaan bernegara. 

Sebab menurutnya, ormas keagamaan tugasnya adalah membentuk perilaku manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan beriman pada Tuhan, sehingga perilakunya baik. 

"Jadi tujuannya ormas keagamaan itu adalah lebih kepada kerohanian. Nah ini oleh Pak Bahlil kok diberikan konsesi tambang, apakah ini betul? Jawaban saya rasanya kurang betul," kata Deolipa pada Kamis, 13 Juni 2024. 

"Kenapa kurang betul? Ya karena ini kan ormas keagamaan harusnya mereka ini kalaupun berusaha atau berbisnis setinggi-tingginya adalah di bidang pendidikan," sambungnya.

Deolipa memberi contoh semisal,  Muhammadiyah yang fokus pada dunia pendidikan agama Islam. Kemudian Kristen di bidang sekolah minggunya, dan lain-lain. 

"Tapi kalau ormas agama diberikan konsesi tambang untuk usaha tambang jawabannya ya sedikit ngawur, karena bukan bidang mereka," tuturnya.

Dosen Universitas Indonesia (UI) itu menilai, tidak bisa seorang agamawan disuruh menjadi pengusaha.

"Karena kalau menjadi pengusaha kan yang dihitung adalah untung rugi, sementara agamawan tidak mengenal untung rugi," ujarnya.

Menurut Deolipa, kalau mereka kemudian dibikin sebagai pengusaha yang mengenal untung rugi, dikhawatirkan tidak bisa mendidik manusia Indonesia yang berbudi luhur dan berakhlak karena akhirnya jadi berorientasi pasar bisnis. 

"Nah ini sedikit ngawur ini kebijakan dari Pak Bahlil. Kalau saya bilang ini bahasanya sih kebablasan lah ya."

Kekhawatiran lainnya, kata Deolipa, konsesi tambang ini hanya dimanfaatkan segelintir oknum untuk kepentingan pribadi atau kelompok. 

"Karena apakah mereka akan melakukan pekerjaan tambang? Jawabannya tidak.  Pasti ada pengusaha juga di belakang layar akan mengerjakan itu," tuturnya.

"Mereka kemungkinan besar cuma jadi calo. Nanti akan menjadi persoalan, nah ini akan repot buat ormas agama," timpalnya lagi.

"Jadi itu tadi kenapa ini kebijakannya kebablasan, ya kalau mau sekalian aja itu ormas agama dikasih izin tambang Freeport," kelakar Deolipa. 

Disisi lain, Deolipa menyayangkan ada banyak pengusaha tambang yang memang memiliki latar belakang bisnis justru izinnya dicabut. 

"Mereka biasanya profesional bekerja, kemudian dicabut banyak juga jadi enggak semua yang dicabut itu adalah calo atau orang yang mau jual belikan izin konsesi, tapi banyak juga pengusaha yang sedang bekerja lagi ngurusin izin ini, izin itu," katanya. 

Menurut Deolipa, lebih baik itu yang diurus daripada memberikan izin konsesi tambang kepada ormas agama. 

Terkait hal itu, ia curigai pemberian izin ini ada niat tertentu. 

"Ini pasti bukan sesuatu yang suka rela, tentunya ada dari negara atau dari pemerintah yang sekarang ini punya niat. Apakah niatnya baik atau niat buruk kan nanti bisa dilihat," ujarnya. 

Deolipa menambahkan, bagusnya ada banyak ormas keagamaan yang menolak soal izin tambang ini. 

"Karena bukanlah hak mereka untuk mengerjakan usaha penambangan.  Apalagi usaha itu erat kaitannya dengan pengrusakan alam," pungkasnya. 

Sebagai informasi, pemberian izin konsesi tambang kepada Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) ini berawal dari janji Presiden Jokowi saat muktamar Nahdlatul Ulama pada Desember 2021. 

Saat itu, Presiden Jokowi berjanji akan membagikan IUP, baik tambang batu bara, nikel, maupun tembaga kepada NU.