Walkot Idris Sebut Kemiskinan di Depok Hanya 2,54 Persen, Nomor Lima Terbaik di Indonesia

Wali Kota Depok, Mohammad Idris
Sumber :
  • Instagram @idris

SiapWali Kota Depok Mohammad Idris mengklaim, bahwa tingkat kemiskinan di daerah yang ia pimpin saat ini berada di peringkat ke lima terbaik di Indonesia.

Melongok Damainya Natal di Gereja Rock Home Depok, Berbagi Kasih hingga ke TPA Cipayung

Adapun angka tersebut yakni sekira 2,54 persen dari rata-rata jumlah penduduk yang ada di Kota Depok.

"Ya, jadi dalam hal menyejahterakan, alhamdulillah Kota Depok saat ini tingkat kemiskinannya 2,54 persen. Ini peringkat kelima paling bagus se-Indonesia. Tingkat kemiskinan terendah," kata Idris dikutip pada Selasa, 10 Oktober 2023.

Ketika TNI dan Petani Berhasil Sulap Lahan Tidur Depok Jadi Benteng Inflasi Pangan

Ia lantas menargetkan, tingkat kemiskinan di Kota Depok bisa menyentuh angka nol persen.

"Terkait hal itu tentu ini (angka menentaskan kemiskinan) akan terus kita tingkatkan. Kalau bisa sampai nol persen orang miskin di Kota Depok," ujarnya.

Terungkap, Titik Kebakaran di Gedung Baleka Pemkot Depok Ternyata Tempat Dokumen Negara, Ada Apa?

Menurut Idris, jika pemerintah tidak dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat maka dapat dianggap gagal.

Lebih lanjut ia menjelaskan, capaian itu dapat diraih berkat sejumlah upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kota Depok.

Di antaranya, penggunaan satu data kemiskinan melalui Sitpas atau Sistem Terintegrasi Pelayanan Sosial yang dikembangkan menjadi Sistem Satu Data KODE MASAKINI (Kota Depok Masyarakat Miskin Terintegrasi).

Kemudian, Pemkot Depok juga melakukan integrasi program penanggulangan kemiskinan berbasis sasaran dan kewilayahan dengan menititikberatkan pada peningkatan Human Development Index (HDI).

Tak hanya itu saja, Idris juga melakukan strategi penguatan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang terintegrasi dengan tujuh kegiatan juga menjadi salah satu faktor menurunnya angka kemiskinan.

Lalu, ada juga program-program seperti Bantuan Pangan Kota (BPK), bantuan lansia dan disabilitas berdaya, santunan kematian dan bantuan keterampilan. Berikutnya ada pula pelatihan kerja untuk warga tidak mampu.