Deolipa Sebut Potensi Supian Suri Jadi Wali Kota Besar, Begini Katanya
- siap.viva.co.id/Noer Ardiansyah
Siap – Pengamat hukum Deolipa Yumara menyebut potensi Sekretaris Daerah (Sekda) Supian Suri untuk menjadi wali kota Depok kian besar. Terlebih Supian Suri kini didukung sejumlah partai besar seperti Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PAN, PPP, Demokrat, dan PSI.
Selain itu, Deolipa juga menilai, untuk mengisi kursi nomor satu di kota Depok mesti orang yang mengerti akan pemerintahan.
"Saya beranggapan karena dia adalah orang kerja, sudah lama di pemerintahan dan dia adalah pegawai negeri atau ASN yang terbentuk dari sekolah-sekolah kepegawaian. Dia udah mumpuni dan udah pantas memimpin," kata Deolipa kepada wartawan beberapa waktu lalu di Depok.
Ia bahkan mengungkap beberapa kepemimpinan kepala daerah sewaktu masa Orde Baru. "Sebenarnya kalau zaman dulu, zaman Pak Harto itu kan yang mimpin jadi wali kota itu adalah ASN," katanya.
Selain itu, Deolipa menjelaskan, potensi semakin besar bisa dilihat dari peristiwa belakangan.
Menurutnya, saat ini Supian Suri kerap mendapat perlakuan tidak adil dari instrumen pemerintah, seperti pencopotan baliho atau spanduk oleh Satpol PP.
"Jadi, spanduk dari pak Supian Suri kan cuma ngucapin. Pertanyaannya dibalik. Apakah semua orang yang mencalonkan diri dari wali kota calon pejabat enggak mengiklankan dirinya? Saya yakin, Satpol PP jadi alat politik satu golongan," katanya.
Sebagaimana diketahui, sejumlah baliho bergambar Sekda Kota Depok, Supian Suri dicopot Satpol PP di kawasan Cilodong, Depok, pada Kamis, 16 Mei 2024.
Baliho tersebut dipajang terkait dengan agenda Ngubek Situ, salah satu acara yang digelar untuk melestarikan budaya Depok.
Ketua DPC PKB Kota Depok, M Faizin mengatakan, Supian Suri yang bakal diusung oleh sejumlah partai dari Koalisi Sama Sama belakangan ini kerap mendapat perlakukan tidak menyenangkan.
Faizin menyebut, salah satu buktinya adalah Wali Kota Depok, Mohammad Idris diduga telah melakukan cawe cawe politik untuk memenangkan Imam Budi Hartono (IBH), sosok yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Acara itu ada di kampung bukan acara resmi, masa (baliho) itu harus diturunkan oleh Satpol PP," katanya dikutip pada Senin, 20 Mei 2024.
"Satpol PP pasti ada arahan ataupun perintah dari atasannya untuk menghambat Supian Suri bertemu masyarakat. Saya menyayangkan hal itu bisa terjadi. Padahal, waktu kampanye saja belum dimulai,” sambung dia.
