Takut Bersaing, PKS Diduga Dalang Dibalik Pencopotan Baliho Sekda Depok?
- siap.viva.co.id
Siap – Polemik pencopotan baliho atau spanduk Sekretaris Depok (Sekda) Kota Depok, Supian Suri beberapa waktu lalu terus menjadi perhatian serta tanda tanya publik.
Bahkan banyak dari kalangan masyarakat menduga pencopotan yang dilakukan pihak Satpol PP itu tak lepas dari peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ketua DPC PKB Kota Depok, M Faizin mengatakan, Supian Suri yang bakal diusung oleh sejumlah partai dari Koalisi Sama Sama belakangan ini kerap mendapat perlakukan tidak menyenangkan.
Faizin menyebut, salah satu buktinya adalah Wali Kota Depok, Mohammad Idris diduga telah melakukan cawe cawe politik untuk memenangkan Imam Budi Hartono (IBH), sosok yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Tak hanya itu, kata Faizin, dugaan tersebut juga diperkuat dengan aksi pencopotan baliho Supian Suri oleh Satpol PP di acara Ngubek Emang, kawasan Cilodong, Depok beberapa hari lalu.
Menurutnya, Satpol PP telah menjadi bagian dari alat politik Mohammad Idris, untuk melanggengkan dinasti PKS yang telah berkuasa 25 tahun di Kota Depok.
“Acara itu ada di kampung bukan acara resmi, masa (baliho) itu harus diturunkan oleh Satpol PP," katanya dikutip pada Senin, 20 Mei 2024.
"Satpol PP pasti ada arahan ataupun perintah dari atasannya untuk menghambat Supian Suri bertemu masyarakat. Saya menyayangkan hal itu bisa terjadi. Padahal, waktu kampanye saja belum dimulai,” sambung dia.
Smentara, pengamat hukum Deolipa Yumara mengatakan bahwa Satpol PP saat ini tengah dijadikan alat politik untuk satu golongan yang berambis pada Pilkada Depok 2024 mendatang.
Ia pun meyakini, tindakan pencopotan tersebut ada yang memerintah.
"Saya yakin ini Satpol PP jadi alat politik satu golongan. Saya harus berbicara keras biar gak berentet kalau dibiarkan," kata Deolipa.
Selain itu, Deolipa juga mengatakan bahwa tindakan Satpol PP dinilai tidak adil terhadap Supian Suri. "Ini artinya ada politasasi terhadap Satpol PP. Pasti ini ada yang merintah. Saya minta Satpoll PP netral. Jangan diperintah mau aja. Kalau mau, cabut juga dong spanduk lain. Kalau tidak, ya, tidak adil," tandasnya.
