Paralegal Sebut Depok Darurat Kejahatan Anak: Wali Kota Jangan Cuman Gimmick!

Siap – Sejumlah kasus kejahatan seksual yang belakangan ini kembali marak di Kota Depok telah menjadi perhatian publik. Ironisnya lagi, para korban rata-rata adalah anak di bawah umur.

Hal itu sontak menuai sorotan banyak pihak, salah satunya yang turut berkomentar adalah Pendiri Paralegal Depok, Sahat Farida Berlian.

Aktivis yang cukup fokus pada isu kekerasan terhadap perempuan dan anak itu mengaku sangat prihatin, terlebih dengan adanya rentetan kasus yang dialami sejumlah anak di Kota Depok.

Kekinian, ia menyoroti kasus bocah laki-laki yang tewas setelah kemaluannya diduga diremas oleh pria tua berinisial N alias Engkong (70 tahun).

"Yang pertama itu hal yang sangat memprihatinkan, menyayat hati, membuat luka. Disinilah pentingnya peningkatan awarness dari kita semua, masyarakat khususnya," kata dia saat dikonfirmasi pada Jumat, 29 September 2023.

Namun di sisi lain, peran tanggung jawab pemerintah kota pun sangat besar.

Baca Juga: Engkong Tersangka Cabul Maut di Depok Ngotot Nggak Bersalah: Timbang Saya Usap Doang

Ia menjelaskan, secara umum, ada bagian pekerjaan dari pemkot atas perihal ini.

Menurut dia, yang pertama harus dilakukan pemerintah daerah adalah upaya promotif agar tidak terjadi lagi kekerasan seksual menimpa siapapun.

"Terus kita punya yang namanya UPTD terkait penanganan perempuan dan anak. Nah UPTD ini punya peran yang sangat besar dan harus memberikan konsen atas masalah seperti ini," ujarnya.

"Karena kalau aku ikutin forum-forum lokal Jabodetabek, Depok itu tidak terlalu mendapatkan apresiasi yang baik, untuk kerja-kerja dalam isu kekerasan perempuan dan anak," sambungnya.

Adapun contoh, kata Sahat, dalam hal pelayanan terhadap korban.

"Oke informasinya ada hotline. Pertanyaan lanjutannya? Penanganannya seperti apa? Karena aku melihat Depok ini tidak jemput bola, beda sama wilayah-wilayah lain," kata dia.

Menurutnya, di Depok kecenderungannya adalah korban suruh datang ke kantor dan di saat jam kantor.

Padahal, sebenarnya ada mekanisme pelibatan stakeholder yang lain, misalkan petugas pendamping sosial, termasuk pendamping kesehatan.

"Jadi nggak sendirian kerjanya UPTD, kayak gitu sih kira-kira."

Lebih lanjut Sahat menilai, kasus kejahatan yang menimpa sejumlah anak di Depok telah berada pada level darurat. Ia lantas menyinggung pula soal kasus cabul yang dialami oleh siswi SMP belum lama ini.

"Depok darurat kejahatan seksual. Buatku ketika ada anak SMP dipaksa threesome, itu anak-anak ya, ada undang-undangnya sendiri, yang disalahin jangan anak-anaknya. Terus yang belum lama ini terjadi, anak diremas kemaluannya sampai meninggal," tuturnya.

"Ini sudah sangat darurat sih buatku, dan tolonglah pemerintah kota dalam hal ini wali kota jangan cuman gimmick doang. Terus pamer kalau dapat penghargaan, tapi anak mau sekolah di sekolah negeri susah, ada kasus kekerasan seksual enggak tanggap, nggak gercep," timpalnya lagi.

Politisi PDIP itu juga mengingatkan, kasus kejahatan terhadap anak di Depok ini telah menjadi atensi banyak pihak, dan sudah sepatutnya pemerintah daerah serius dalam menangani persoalan tersebut.

"Masa harus bolak-balik manggil menteri sih kemari (Depok). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga tahun ini aja udah dua kali loh turun ke Depok," katanya.

Sementara itu, masih kata Sahat, tiap tahun Depok itu selalu trend soal larangan perayaan Valentine. Menurutnya, itu adalah kebijakan aneh.

"Itu secara watak kebijakan kepala dinas pendidikan sudah sangat mesum, seolah-olah kalau perayaan Valentine itu hanya urusannya seks saja, tapi tidak merayakan bagian dari kasih sayang, menyayangi orang tua, menyayangi lingkungan," tegasnya.