Ganjar Pranowo Peringatkan Jokowi: Jangan Mati Rasa, Bermain Api Bisa Diadili
- Istimewa
Siap –Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melontarkan kritik keras terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan kondisi demokrasi di Indonesia.
Ganjar menyebut Jokowi "mati rasa" dan "bermain api" dengan mengabaikan berbagai kritik dan peringatan dari berbagai pihak.
"Jangan mati rasa, jangan bermain api. Bisa diadili!" tegas Ganjar dalam sebuah video di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up yang diunggah pada Kamis 9 Februari 2024
Ganjar menilai Jokowi tidak mendengarkan berbagai kritik dan peringatan terkait dengan berbagai isu, termasuk intervensi politik yang masif dan kontrol politik di berbagai sektor.
Menurut Ganjar, situasi ini membahayakan demokrasi Indonesia dan berpotensi mengantarkan negara ini ke arah otoritarianisme.
"Ini bukan hal yang biasa saja. Ini serius. Kalau orang melihat ini sesuatu yang biasa, dia sedang mati rasa. Dia tidak pernah belajar sejarah. Dia sedang mengambil risiko besar," kata Ganjar.
Ganjar mengingatkan Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia untuk tidak melupakan sejarah kelam masa lalu, di mana Indonesia pernah mengalami masa otoritarianisme di bawah rezim Orde Baru.
Ganjar khawatir Indonesia akan kembali ke masa kelam tersebut jika tidak ada upaya untuk menghentikan intervensi politik dan kontrol yang berlebihan.
"Kita harus belajar dari sejarah. Jangan sampai Indonesia amnesia seperti Filipina. Di sana, anak Marcos dan anak Duterte bisa terpilih. Ini mirip dengan Indonesia. Jangan sampai Indonesia meniru Filipina," ujar Ganjar.
Ganjar juga mengingatkan Jokowi bahwa ia bisa diadili jika terbukti melakukan pelanggaran konstitusi.
Ganjar menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus dijaga dan dipertahankan, dan semua pihak harus bertanggung jawab untuk mewujudkannya.
Dalam lanjutan wawancaranya dengan Abraham Samad di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Ganjar Pranowo kembali melontarkan kritik pedas.
Kali ini, Ganjar menyoroti tradisi impunitas yang dinikmati oleh para mantan presiden Indonesia.
"Kita tidak punya tradisi membawa presiden ke meja hijau, bahkan jika mereka melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi!" tegas Ganjar.
Ganjar mencontohkan kasus Korea Selatan, di mana mantan presidennya bisa diadili dan dihukum. Ia mengatakan bahwa Indonesia harusnya memiliki tradisi seperti itu agar para pemimpinnya tidak seenaknya sendiri.
