Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran, PDIP: Tak Ada Moral dan Etika

Siap –Baru-baru ini, dunia maya dihebohkan dengan foto-foto yang menunjukkan stiker kampanye pasangan calon Prabowo-Gibran tertempel di beras Bulog.

 Kejadian kontroversial ini mendapat sorotan tajam dari netizen dan tokoh politik, termasuk Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun.

Menurut Komarudin, fenomena ini telah menjadi viral di seluruh media sosial. Ia menyatakan.

 "Jika benar dan tersebar di mana-mana, berarti masa pemilu hari ini adalah pemilu yang paling kacau sepanjang sejarah Indonesia." 

Komarudin menegaskan bahwa hal ini mencerminkan kehilangan etika dalam perjalanan pemilu.

Dalam tanggapannya, Komarudin juga menyinggung soal pendistribusian bantuan sosial (bansos) yang tidak lagi bisa dilakukan oleh Menteri Sosial tanpa kehadiran Presiden Jokowi.

Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap transparansi dan etika dalam pemerintahan.

Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, memberikan klarifikasi terkait stiker kampanye tersebut. Bayu menyatakan bahwa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diproduksi oleh Bulog tersedia secara luas di pasar-pasar dan minimarket. 

Ia menegaskan bahwa setelah beras tersebut dipasarkan, Bulog tidak memiliki kendali terhadap penggunaannya.

"Beras SPHP tidak memiliki atribut politik apapun dari Bulog," jelas Bayu. 

Ia menjelaskan bahwa kerja sama dengan distributor dan ritel modern dilakukan untuk mempercepat stabilisasi harga dan stok beras.

Kontroversi ini semakin memanas dengan unggahan foto dari Jhon Sitorus, yang menyebut bahwa pasangan Prabowo-Gibran melanggar aturan Pilpres dengan menggunakan beras Bulog untuk kampanye.

Publik pun resah, mengaitkan hal ini dengan berbagai pelanggaran lainnya yang disinyalir dilakukan oleh kabinet Jokowi.

Kejadian ini menjadi sorotan utama di tengah-tengah persaingan politik yang semakin memanas menjelang pemilihan umum. 

Bagaimana perkembangan selanjutnya? Kita tunggu apel terbaru dari Satgas Cakra Buana dan respons lebih lanjut dari pihak terkait.