Geger Jajaran Menteri PDIP Siap 'Angkat Koper' dari Kabinet Jokowi, Hasto: Ingat Pesan Megawati

Potret Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto
Sumber :
  • Istimewa

Siap –Ditengah suhu politik yang kian memanas dan isu perseteruan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencuat, jajaran Menteri dari PDIP dikabarkan siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Respon Jokowi Atas Putusan DKPP Berhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Keppres Belum Masuk

Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa sudah ada jajaran menteri dari PDIP yang menyatakan untuk siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. 

Namun, keinginan itu ditahan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Karena kata Hasto, Megawati tak ingin stabilitas nasional terganggu lantaran menteri-menteri mundur dari pemerintahan saat ini.

Polemik Judi Online, Menkominfo hingga Wulan Guritno Jadi Sorotan

"Kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kami harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Jadi, meskipun ada yang pernah mengatakan 'Kami sudah siap angkat koper', tapi buat Ibu (Megawati) kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting," kata Hasto, Selasa, 23 Januari 2024 seperti dikutip VIVA.

Lebih lanjut Hasto menuturkan, dirinya membandingkan pada era orde baru jika ada menteri yang mundur maka menyebabkan Soeharto ikut didorong mundur.

Dituntut 5 Tahun Penjara, Eks Bupati Kutai Barat Ismail Thomas Kepergok Tidak Ditahan, Oh Ternyata

"Kalau kita misalnya melihat zaman Pak Harto, ada menteri yang mengundurkan diri, kemudian menyebabkan Pak Harto juga harus mundur kan, kemudian menciptakan kegoncangan politik," katanya.

Karenanya, lanjut Hasto, PDIP mengutamakan stabilitas nasional di atas segalanya.

Maka itu, para menteri dari PDIP diharapkan bekerja maksimal untuk membantu Jokowi.

"Kalau ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan kegoncangan politik itu, PDI Perjuangan lebih mementingkan kepentingan rakyat bangsa dan negara," terangnya.

"Kerja nyata terhadap rakyat,tidak boleh terganggu karena adanya sebuah Pemilu 2024. Karena ujung-ujungnya kan rakyat. Pemilu itu kan sudah biasa kita ikuti, setiap lima tahun. Sehingga yang penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas Pemilu itu," katanya.

Hasto juga mengingatkan jika menteri itu sudah diangkat sumpahnya untuk bertanggungjawab kepada rakyat Indonesia.

"Menteri bertanggung jawab kepada rakyat, bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden. Kepentingan rakyat akan diutamakan," tandasnya.