Prof Tjipta Lesmana Bongkar Rahasia Sebut Gibran Boneka Pak Lurah demi Kepentingan Kekuasaan

Prof tjipta
Sumber :
  • Istimewa

Siap –Pengamat politik Prof Tjipta Lesmana , mengkritik keras langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto. 

Paling Gencar Suarakan Soal Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Begini Nasib Roy Suryo Sekarang?

Menurut Prof Tjipta, langkah tersebut merupakan pelanggaran terhadap demokrasi dan etika politik.

Prof Tjipta mengatakan, Gibran tidak memiliki pengalaman dan kapasitas yang memadai untuk menjadi wakil presiden.

Kaesang Bakal Ganti Nama Partainya Jadi PSI Perorangan, Jokowi Senang Gagasan Partai Tbk Perorangan Diakomodir

 Ia juga menyebut bahwa pencalonan Gibran merupakan upaya Jokowi untuk mengamankan kepentingan keluarganya.

"Gibran tidak ada pengalaman sama sekali. Ia baru menjadi Wali Kota Solo selama dua periode. Ia juga tidak memiliki latar belakang pendidikan politik," kata Prof Tjipta.

Viral Video Hasto Kristiyanto Beberkan Jokowi Adalah Dalang Revisi UU KPK untuk Amankan Gibran

"Pencalonan Gibran ini jelas merupakan pelanggaran terhadap demokrasi. Ini adalah praktik nepotisme yang tidak bisa dibenarkan," tambahnya.

Prof Tjipta juga mengatakan bahwa langkah Jokowi tersebut berpotensi memicu konflik di masyarakat.

Ia khawatir, masyarakat akan menilai bahwa Jokowi tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan keluarganya sendiri.

"Ini bisa memicu konflik di masyarakat. Masyarakat bisa menilai bahwa Jokowi tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan keluarganya sendiri," kata Prof Tjipta.

Selain itu, Prof Tjipta juga mengkritik langkah Jokowi yang menolak untuk mencabut mandat ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang merupakan adik iparnya. 

Prof Tjipta menilai bahwa sikap Jokowi tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap etika politik.

"Jokowi harus mencabut mandat Anwar Usman. Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap etika politik," kata Prof Tjipta.