Begini Jawaban Wali Kota Depok soal Tudingan Pungli di Sekolah Negeri

Siap – Wali Kota Depok, Mohammad Idris menanggapi soal tudingan adanya pungutan liar atau pungli di sekolah negeri.

Menurut dia, itu bisa saja adalah sumbangan yang sebelumnya telah disepakati antara pihak wali murid dan sekolah.

"Tolong nanti istilahnya diklarifikasi, mungkin saja ada kesepakatan dari orang tua murid untuk melakukan wisata ke mana gitu. Kan bisa saja seperti itu," katanya dikutip pada Jumat, 22 September 2023.

Ia juga mengingatkan, sebaiknya jangan menganggap semua sekolah negeri di Kota Depok seperti itu.

"Jangan digeneralisasi sekolah-sekolah itu melakukan pungli. Kasihan sekolah-sekolah itu, guru-gurunya terutama. Tega-teganya kepala sekolah atau guru melakukan pungli. Jadi harus diklarifikasi uang ini apa sih dan urgensinya sih?" tanya dia.

Terkait hal itu, Idris mengaku pihaknya juga sudah melayangkan surat ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk meluruskan isu tersebut.

"Kami sudah minta ke provinsi terkait masalah ini, sebab komite sekolah yang melakuķan hal seperti ini. Memang harus diperhatikan sih dari kemampuan siswa siswinya," kata dia.

Tak hanya itu, Idris juga mengaku pihaknya telah melakukan klarifikasi ke sejumlah sekolah negeri di Kota Depok soal isu pungli ini.

"Kami sudah klarifikasi ke sekolah-sekolah soal ini, terutama SD dan SMP yang menjadi kewenangan kami. Mereka bilang, tidak seperti itu kok Pak Wali. Kami sudah clear soal ini," jelasnya.

Bahkan kata Idris, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Disdik Jawa Barat.

"Disdik kami sudah koordinasi dengan Disdik Jabar terkait perdoalan ini. Suratnya sudah dikirim tetapi saya belum tahu responnya, karena kemarin ada pergantian gubernur. Plt gubernur ini saya belum komunikasi lagi," ujarnya.

Idris pun berjanji, meski tingkat SMA bukan kewenangannya, namun ia akan turut melakukan intervensi soal isu liar ini.

"Walaupun itu SMA, kita tetap respon keluhan orang tua karena itu anak-anak kita, guru-gurunya juga guru-guru kita. Tetapi sebagai birokrat kita harus sesuai ketentuan birokrasi."

Lebih lanjut ketika disinggung boleh atau tidak narik sumbangan di sekolah negeri, menurut Idris itu sah-sah saja.

"Sebab tidak ada ketentuan ya, yang bebaskan cuma SPP, yang lainnya tidak. Makanya kita siasati, siswa SMP yang tidak mampu kita berikan Rp 2 juta per orang," katanya.

"Kalau dulu diberikan ke sekolah, tetapi sekarang langsung ke rekening siswa. Kita kunci ATM nya hanya untuk pembiayaan sekolah. Sistemnya seperti itu sudah kita buat," sambung dia.

Ia menambahkan, untuk tingkat SMA pun pihaknya telah menyiapkan anggaran Rp 2 juta per siswa.

"SMA juga kita berikan Rp 2 juta per orang. Jadi ada APBD Depok membantu pendidikan anak-anak SMA. Tidak hanya SMA juga MA (Madrasah Aliyah)," katanya.