Hari ke-66 Konflik AS vs Iran: Trump Plin Plan, Mojtaba Khamenei Serukan Perang
- Istimewa
Siap – Upaya diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran kembali menemui jalan buntu setelah Presiden AS, Donald Trump lagi-lagi menolak proposal terbaru yang diajukan Teheran.
Itu artinya, konflik yang terjadi antara Teheran dan Washington masih terus berlanjut dan kini memasuki hari ke-66 pada Minggu, 3 Mei 2026.
Dilansir dari kanal YouTube Kompas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat, 1 Mei 2026 mengungkapkan kekecewaannya secara terbuka terhadap proposal terbaru yang diajukan Teheran, Iran.
Ia mengatakan, Teheran mengajukan tuntutan yang tak bisa dipenuhi. Trump bahkan mengaku tak akan tergesa-gesa dalam mengakhiri perang.
Padahal Trump sendiri sudah mendapat tekanan dari mana-mana, maupun sentimen negatif rakyat Amerika Serikat yang tinggi terhadap perang.
Jajak pendapat terbaru yang dilakukan Washington Post, ABC News, dan IPSOS menunjukkan 61 persen warga Amerika Serikat menilai penggunaan kekuatan militer terhadap Republik Islam itu adalah sebuah kesalahan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal perang Iran
- Istimewa
Sementara itu, terkait tekanan dari Kongres AS, Trump dikabarkan telah menyampaikan surat yang menyebut perang dengan Republik Islam sudah berakhir.
Bahkan, satu kapal induk Amerika Serikat, yakni USS Gerald R Ford dikabarkan telah ditarik dari Timur Tengah setelah dikerahkan dalam perang melawan Teheran.
Sedangkan dua kapal induk lainnya masih bertahan di kawasan tersebut. Di tengah kebentuan negosiasi, Amerika Serikat terus meluncurkan langkah untuk menekan ekonomi Teheran.
Terbaru, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap terminal minyak China yang menjalin transaksi dengan Teheran.
Terpisah, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Mojtaba Khamenei justru menyerukan perlawanan melalui jalur ekonomi.
Ia menegaskan, langkah ini dilkakukan guna membuktikan bahwa musuh-musuh Repubik Islam tidak akan berhasil menjatuhkan mereka.
Sementara itu, angkatan laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC mengumumkan akan memberlakukan aturan baru di perairan Selat Hormuz dengan tujuan menjadikannya sumber keamanan dan kemakmuran bagi kawasan.
Tekanan AS Tak Mempan ke Iran
Ancaman eskalasi militer Washington dinilai tidak lagi memiliki kredibilitas di mata pemimpin Teheran.
Mantan Kepala Cabang Iran di Divisi Riset (Research Division) Intelijen militer Israel, Dani Citrinowics, menilai Teheran saat ini berada pada posisi yang jauh lebih kuat.
Ketidakkonsistenan strategi AS justru memberikan ruang bagi Republik Islam untuk memperbaiki kemampuan pencegahan strategisnya.
Gagalnya Trump untuk memaksa Teheran hadir di meja perundingan Islamabad juga menunjukkan bahwa teknik tekanan maksimalnya telah mencapai titik jenuh.
Iran dengan sengaja menunggu lebih lama daripada Presiden AS guna menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali atas waktu.
Dengan Selat Hormuz yang tetap tertutup dan harga energi yang meroket, Trump kini terjebak dalam pilihan solid antara mengakui kegagalan atau terus melakukan gertakan yang tidak lagi ditakuti.
Di tengah pelemahan posisi Washington, Iran secara resmi merilis formula 3 tahap sebagai ultimatum untuk kembali berunding.
Syarat ini menempatkan isu nuklir yang menjadi kepentingan utama AS pada urutan paling akhir.
Teheran menegaskan bahwa pembicaraan hanya bisa berlanjut jika Amerika Serikat menyepakati dua tahap awal terlebih dahulu.
Lalu, bagaimana urutannya? Tahap pertama adalah pengakhiran perang secara total dan pemberian jaminan untuk mencegah serangan ulang terhadap Iran serta Lebanon.
Tahap kedua, pembicaraan akan beralih pada pengelolaan dan administrasi bersama jalur pelayanan vital di Selat Hormuz.
Baru setelah dua poin tersebut disepakati, Iran bersedia membahas isu nuklir pada tahap ketiga.
Formula ini secara efektif menyandera keinginan Washington untuk melucuti uranium Teheran.
AS Sebut Perang Telah Usai
Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini menyatakan kepada Kongres AS bahwa perang melawan Iran sudah berakhir.
Dalam suratnya kepada pimpinan Kongres yang diterima Jumat, 1 Mei 2026, Trump menyebut operasi militer terhadap Teheran, Iran telah dihentikan sejak gencatan senjata sementara pada 7 April 2026.
Gedung Putih berargumen hitungan mundur 60 hari dalam resolusi kekuatan perang otomatis berhenti.
Dalam suratnya itu, Trump mengklaim tidak ada lagi baku tembak sejak 7 April 2026 dan konflik yang dimulai pada 28 Februari 2026 telah selesai.
Meski begitu, tafsir hukum ini diperkirakan memicu perdebatan dengan anggota senat dari Partai Demokrat.
Trump tolak pembatasan kekuasaan militer atas Iran.
- Siap.viva/Sprinter Press Agency
Disitat dari kanal YouTube Kompas, meski mengklaim operasi tempur berhenti, Trump mengingatkan ancaman dari Iran masih ada sehingga pergerakan pasukan AS tetap berjalan.
Sejumlah pihak menilai, langkah Trump itu dianggap sebagai upaya menghindari aturan resolusi kekuatan perang 1973. Aturan ini membatasi aksi militer tanpa izin kongres lebih dari 60 hari.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth memperkuat argumen tersebut dalam kesaksiannya di Komite Angkatan Bersenjata Senat.
Hegseth menegaskan, status gencatan senjata berarti hitungan mundur waktu telah dihentikan.
Namun sejumlah ahli hukum menilai argumen ini lemah.
Meski pengeboman berhenti, tapi AS masih mengerahkan tiga kapal induk dan tetap melakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Dalam hukum internasional, blokade laut secara teknis dianggap sebagai tindakan perang.
Profesor hukum Universitas Emory, Mark Nevitt pun menilai pemerintahan Trump sedang mencari celah hukum yang tidak konsisten.
Menurutnya, blokade hanya sah jika dalam kondisi perang. Sementara pemerintah mengklaim konflik telah berakhir.
Kini pemerintah AS lebih mengandalkan tekanan ekonomi lewat blokade untuk menekan Iran yang dinilai efektif dan akan terus dilakukan hingga jalur di Selat Hormuz kembali normal dan tercapai kesepakatan nuklir.
Namun di dalam negeri kebijakan ini memicu perdebatan. Partai Demokrat menilai perang itu ilegal tanpa persetujuan kongres.
Sementara Partai Republik tetap mendukung meski dampak ekonomi mulai terasa.
Sejumlah senator pun mendesak keterlibatan kongres melalui izin baru dengan alasan keputusan militer harus melibatkan rakyat lewat wakilnya dan memiliki dasar hukum yang jelas.
Trump Tercekik Aturan
Perlu diketahui, 1 Mei 2026 menjadi batas akhir bagi Donald Trump untuk secara legal mempertahankan pengerahan militernya di sekitar kawasan Timur Tengah untuk melawan Republik Islam Iran.
Berdasarkan resolusi kekuatan perang tahun 1973, seorang Presiden Amerika Serikat hanya diizinkan mengirim pasukan ke luar negeri selama 60 hari tanpa persetujuan dari kongres.
Resolusi ini yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Kekuatan Perang adalah resolusi kongres yang dirancang untuk membatasi kemampuan Presiden Amerika Serikat untuk memulai atau meningkatkan tindakan militer di luar negeri.
Tapi bukankah perang di Iran dimulai pada 28 Februari 2026? Kenapa tidak berakhir pada 29 April?
Nah, ini karena Trump baru secara resmi memberitahukan operasi itu kepada Kongres AS pada 2 Maret 2026.
Jadi, perhitungannya dimulai dari hari itu. Partai Demokrat telah berulang kali mencoba menggunakan resolusi perang 1973 untuk menghentikan operasi militer di Iran.
Namun, upaya demokrat selalu diblokir oleh Fraksi Republik di senat. Bahkan, keretakan mulai terlihat di internal Partai Republik sendiri.
Sejumlah anggota parlemen dari partai pendukung Trump mulai memberikan sinyal kalau mereka mungkin tidak akan menyetujui perpanjangan waktu tanpa rencana penyelesaian yang jelas.
Salah satu penolakan datang dari Senator Republik dari Utah, John Curtis.
Adapun peringatan serupa juga datang dari perwakilan Florida, Brian Mast yang menjabat sebagai Ketua Komite Urusan Luar Negeri.
Tak Lagi Percaya Amerika
Teheran telah sepenuhnya kehilangan kepercayaan pada Washington karena pelanggaran berulang terhadap gencatan senjata selama negosiasi di Islamabad.
Hal itu disampaikan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Ia juga mengatakan bahwa agresi militer AS dan serangan rezim Israel telah memperkuat alasan ini.
Terlebih sejak serangan yang menyebabkan banyak korban, termasuk gugurnya mantan Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyed Ali Khamenei, sejumlah komandan militer, pejabat senior, dan warga sipil.
Kemudian serangan terhadap rumah sakit, sekolah, infrastruktur publik, dan fasilitas nuklir damai. Menurut Pezeshkian itu semua bertentangan dengan hukum internasional dan merupakan kejahatan perang.
Ia menekankan agar pejabat AS menghentikan retorika dan tindakan provokatif guna membangun kembali kepercayaan Iran.
Menurutnya ini penting untuk menunjukkan keseriusan dalam melanjutkan negosiasi yang bertujuan untuk mengakhiri perang secara definitif, dan menghindari pengulangan pengalaman masa lalu.
Tidak Akan Mundur
Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, Ayatollah Mojtaba Hosseini Khamenei menegaskan bahwa negaranya tidak akan mundur menghadapi tekanan Amerika.
Sikap tegas itu sekaligus jawaban atas ketidakpuasan Presiden Amerika (AS) Donald Trump terkait proposal negosiasi yang diajukan Teheran, Iran.
Dalam pernyataannya, Mojtaba Khamenei menyebutkan, bahwa kebangkitan Iran saat ini tidak hanya soal kekuatan militer tetapi juga persatuan nasional.
Ia juga menegaskan, jutaan rakyat Iran siap berkorban dalam menghadapi ancaman dari Zionisme dan Amerika Serikat.
"Hari ini kebangkitan luar biasa bangsa Iran, tidak hanya terbatas pada puluhan juta orang yang siap berkorban dalam perjuangan melawan zionisme dan Amerika yang haus darah, kebangkitan ini juga telah menyatukan bangsa Iran yang menjumlah 90 juta jiwa baik dalam maupun luar negeri sebagai kesatuan umat yang berani dan terhormat," katanya dikutip pada Sabtu, 2 Mei 2026.
Iran Kirim Delegasi ke Islamabad
- Kolase Siap.viva
Lebih lanjut Mojtaba Khamenei juga menekankan bahwa seluruh kemampuan strategis Iran mulai dari teknologi nuklir hingga misil merupakan aset yang akan dijaga sepenuhnya.
"Dengan seluruh identitas mereka, baik spiritual kemanusiaan, ilmu pengetahuan, industri, hingga teknologi dasar dan modern, mulai dari nano, bio, hingga nuklir dan misil, semuanya dianggap sebagai aset nasional dan akan dijaga sebagaimana mereka menjaga perbatasan laut darat dan udara mereka," tegasnya.