Warganet Murka! IWO Bali Diserang Usai Kritik Penggerebekan THM ?
- Istimewa
Siap –Gelombang kemarahan warganet membanjiri media sosial setelah Ikatan Wartawan Online (IWO) Bali mengkritik penggerebekan tempat hiburan malam (THM) di Denpasar oleh Bareskrim Polri.
Sejumlah komentar tajam muncul dan mempertanyakan sikap IWO Bali yang dinilai tidak berpihak pada upaya pemberantasan narkoba pada konten di Instagram resminya.
"Logika mana yang dipakai ya? Tempat hiburan digerebek karena narkoba, tapi organisasinya yang protes. Sejak kapan barang haram perlu pembelaan dari pena wartawan?" tulis fakta_nusantara.id.
Kritik juga datang dari akun lain yang menilai pernyataan IWO Bali berlebihan dan tidak didukung data yang kuat.
"Ketika anda mengatakan penindakan New Star Bali tidak transparan, padahal berita sudah dirilis dengan lengkap, perlu dipertanyakan motivasi anda," cuit akun @jovitafemaftalisha.
"Anda ini kan jurnalis, masa tidak lakukan riset sebelum bicara. Anda harusnya juga bisa lihat di akun medsos," tulis @celinefemafbriselda.
"Bongkar semua setoran haram! Jangan biarkan oknum berkedok profesi jadi beking narkoba. Maju terus Polisi," kata @ednyhope.
Reaksi publik ini memicu polemik yang lebih luas, terutama setelah Patriot Anti-Narkoba (PATRON) turut angkat bicara.
Ketua Umum PATRON, Muannas Alaidid, secara tegas membela langkah Dirtipid Narkotika Bareskrim Polri yang dinilai sudah sesuai aturan.
"IWO kurang update atau tuduh petugas tidak transparan biar publik yang menilai. Jangan sampai malah IWO yang dianggap menyebarkan berita bohong. Semua ada konsekuensi hukumnya," kata Muannas.
Ia menegaskan bahwa Mabes Polri memiliki kewenangan nasional dalam melakukan penindakan di seluruh wilayah Indonesia.
"Aneh IWO ini. Kalian siapa sih sebenarnya? Kok malah ribut soal teknis. Polisi dari Mabes Polri memiliki wewenang nasional untuk melakukan penangkapan di wilayah mana pun Indonesia," katanya.
Muannas juga menjelaskan bahwa dalam operasi narkotika, kerahasiaan menjadi strategi penting untuk mencegah kebocoran informasi.
Ia menilai kritik IWO Bali terkait tidak dilibatkannya aparat lokal menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme penegakan hukum modern.
Selain itu, ia menegaskan bahwa seluruh tindakan penyidik telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
