Kisruh Stunting! Ini Balasan DPRD Tanggapi Jawaban Pedas Wali Kota Depok

Siap – Wali Kota Depok, Mohammad Idris meminta semua pihak untuk tidak asal bicara terkait program cegah stunting yang dilakukan jajaran Dinas Kesehatan atau Dinkes.

"Jangan kalau bukan pakar enggak ngerti masalah ngomong-ngomong masalah gizi, ini bahaya. Coba kalau bukan orang media misalnya, media bodrex, gitu misalnya, terus dia ngomong-ngomong media kan enggak pantes," katanya di gedung DPRD Depok pada Rabu, 22 November 2023.

Terkait hal itu, Idris juga menyinggung manuver tajam sejumlah anggota DPRD Depok terkait isu ini.

"Kita lagi suasana politik yang sudah tensinya nih naik, nanti tambah naik tensinya, malah repot. Coba ditulis dikejadian kayak gini, nanti kita teliti dengan ahli gizinya," sambung dia. 

Terpisah, pernyataan itu direspon oleh anggota DPRD Depok, Babai Suhaimi. 

"Oh salah, Pak Wali tidak boleh menilai seperti itu," katanya.

Menurut Babai, persoalan ini bukan cuma masalah ada kandungan gizi atau tidak, tetapi ini adalah salah pelaksanaan. 

"Karena program ini dari pemerintah pusat, itu yang terpenting. Ini adalah pemberdayaan bagi ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang punya anak bayi agar mengerti bagaimana makanan yang bergizi, itu yang pertama tuh, yang pokok tuh." 

Lebih lanjut Babai juga menyinggung omongan Idris yang terkesan hal ini dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu di tahun politik. 

"Inilah sesungguhnya, kita harus memandang apa yang transparan, apa yang sebenarnya kalau memang terjadi, seperti itu, dia harus akui," tegasnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyorot omongan Idris yang tak perlu memviralkan menu PMT lokal tanpa kejelasan.

"Media tidak bisa diintervensi, media adalah bagian dari pilar demokrasi yang  memiliki hak untuk mengedukasi masyarakat dan mendorong jalannya program pemerintah," tegasnya. 

Babai juga mempertanyakan dasar wali kota menyebut pemberian makanan tambahan (PMT) lokal ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis Kemenkes.

"Pertanyaannya, apakah Pak Wali melakukan tes terhadap makanan itu? Kan tidak juga. Jangankan dia, yang membuat saja kalau kita turun ke lapangan betul tidak kandungan gizinya? Itu kan pasti tidak." 

"Nah yang sangat parah adalah satu, ketidakpatutan makanan untuk diberikan kepada anak, nggak layak," sambung dia. 

Anggota Komisi D itu juga mengatakan, bahwa dirinya menerima sejumlah laporan yang menyebut, banyak anak tidak tertarik dengan menu yang disajikan PMT lokal.

"Ternyata banyak anak menolak, tidak mau makan makanan itu. Terlepas dari kandungan gizinya ada atau tidak, yang pasti bahwa anak-anak dari laporan kepada saya, bahwa banyak yang menolak makanan itu," jelasnya.

"Nah makanya saya berharap, sekarang akui ada kesalahan, dari pemerintah jujur," timpalnya lagi.

Babai juga mempertanyakan adanya tenggat waktu program Dinkes ini. Sebab menurut dia, 28 hari tidak cukup untuk mengatasi persoalan stunting di Kota Depok.

"Kalaupun kandungan gizinya penuh diberikan lantas anak-anak yang diberikan itu selesai cukup semua gizinya, emang hidup anak-anak balita cuma 28 hari? Kan balita itu dari 1 tahun sampai 7 tahun, mereka kan harus tetap diberikan gizi yang bagus." 

"Jangan dipikir oleh pemerintah setelah diberikan gizi seperti itu lantas selesai sudah, tidak bisa. Nah ini pengertian yang salah, kan gitu," timpalnya lagi.