Usut Keterlibatan Pejabat di Balik Tragedi Banjir Sumatra, Jamintel: Dalam Proses!
- Istimewa
Siap – Kejaksaan Agung atau Kejagung, dipastikan bakal mendalami dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerusakan hutan hingga menyebabkan banjir parah di wilayah Sumatra.
Adapun dugaan tersebut terkait adanya aktivitas ilegal logging atau penebangan kayu secara ilegal. Hal itu diungkapkan oleh akademikus Indonesia, Prof Anhar Gonggong.
Bahkan menurutnya, kuat dugaan, kegiatan ilegal itu diketahui oleh pemangku kebijakan daerah.
"Saya percaya bahwa pemerintah daerah pasti ada yang tahu, bahwa di atas sana, pernah ada atau sedang terjadi perusakan alam dengan kepentingan ekonomi yang mereka inginkan dengan menebang kayu itu. Nah, ini harus menjadi perhatian," ujarnya dikutip dari kanal YouTube Anhar Gonggong Official.
Merespon pernyataan tersebut, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Republik Indonesia, Prof Reda Manthovani akhirnya buka suara.
Ia memastikan, bahwa dugaan itu akan ditindaklanjuti oleh kejaksaan.
"Ya mudah-mudahan semua bencana bisa diselesaikan dengan baik lah. Kalau soal itu nanti lah, kan ada proses itu kan, dalam proses," katanya saat dikonfirmasi awak media di JICC Jakarta pada Selasa, 2 Desember 2025.
Reda menegaskan, bahwa sejumlah penegak hukum akan mendalami dugaan ilegal logging yang disinyalir sebagai penyebab banjir Sumatra.
"Semua para penegak hukum memang sudah ditugaskan itu untuk melakukan penelitian, penyelidikan. Ya mudah-mudahan ada titik temu lah," ujarnya.
Ia pun tak menampik, bahwa kasus ini menjadi atensi khusus Presiden Prabowo.
"Kalau melihat dengan Presiden datang ke lokasi bencana itu sangat perhatian lah beliau itu kan. Itulah kepedulian pemimpin terhadap rakyatnya," kata dia.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah memastikan pihaknya akan melakukan investigasi khusus untuk mengetahui isu kerusakan hutan di wilayah Sumatra.
Langkah ini (investigas), dinilai penting karena diduga kuat sebagai penyebab utama meluasnya dampak banjir di Sumut, Sumbar dan Aceh.
“Satgas PKH akan meneliti kondisi hutan di sana,” kata Febrie Adriansyah.
Namun demikian, Febrie menyebut, proses penelitian tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Prioritas utama saat ini adalah pemulihan kondisi masyarakat yang terdampak.