Rocky Gerung Bongkar Rahasia Gibran dan Anwar Usman Sindir Dinasti Politik Tak Beretika!

Rocky Gerung
Sumber :
  • Sumber: tvonenews

Siap –Sebuah gelombang kritikan menghantam Gibran Rakabuming dan Anwar Usman setelah keduanya menolak mundur dari PDI-P dan Ketua MK.

Anies Blusukan Dukung Pramono, Relawan Abdi Rakyat Dukung Ridwan Kamil- Suswono

Pengamat politik Rocky Gerung, menyuarakan kekecewaannya terhadap sikap keduanya. 

Dalam pernyataannya, Rocky menyoroti kurangnya pemahaman Anwar Usman terkait prinsip etika dan konstitusi yang Berlaku di Mahkamah Konstitusi

Ketika 12 Polisi Pengawal Mahfud Mundur, Luhut Kirim 2 Kopassus: Mas Jangan Khawatir

"Anwar Usman seharusnya memahami bahwa partisipasinya dalam sidang-sidang penting sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi harus bersifat netral dan bebas dari konflik kepentingan,"Kata Rocky Gerung dikutip SiapViva dari kanal Youtube Rocky gerung Official

Kritiknya bukan semata-mata terhadap hubungan keluarga, tetapi lebih pada kesalahan dasar Anwar Usman yang seharusnya memahami pentingnya netralitas di dalam posisinya.

Benarkah SBY Labrak Wapres Gibran?

Lebih lanjut, Rocky Gerung menyoroti Gibran Rakabuming, calon potensial wakil presiden dari Prabowo Subianto. 

Ia menegaskan bahwa Gibran seharusnya menghormati prinsip kompetisi yang adil dan demokratis. 

Rocky Gerung tidak hanya terhadap keinginan politik Gibran, tetapi juga pada perannya sebagai bagian dari dinasti politik.

Rocky menyarankan agar para pemimpin partai, termasuk Prabowo Subianto, memberikan teguran dan mengevaluasi dukungannya terhadap Gibran.

Menurutnya, hal ini bukan hanya tentang kepentingan politik, tetapi juga tentang integritas dan moralitas dalam kepemimpinan.

Puncak kritikan Rocky Gerung adalah ketidakpuasan terhadap sistem politik yang terus menghasilkan pemimpin berdasarkan kedekatan keluarga dan kekuasaan.

Ia menekankan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang berpikir mulia, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau keluarga.

Dalam situasi ini, harapannya adalah agar putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi pendorong perubahan kesadaran politik di Indonesia. 

Tidak hanya sekadar menegur Anwar Usman, tetapi juga sebagai pesan moral kepada semua pihak yang terlibat dalam politik tanah air.