Skandal Keluarga Dinasti #KamiMuak Terhadap Gibran dan Kaesang, Rakyat Resah
- Sumber : Istimewa
Siap –Sebuah seruan yang disebut dengan #KamiMuak telah mencuat dalam beberapa hari terakhir, menggambarkan ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan hak istimewa kepada anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Selain itu, juga ada keprihatinan atas kemunculan baliho Kaesang, anak bungsu Presiden Jokowi, yang secara cepat menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya dua hari setelah bergabung.
Pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio, mengamati bahwa masyarakat sedang merasakan keresahan akibat situasi politik saat ini.
"Nepotisme tidak malu-malu lagi dipertontonkan, bahkan undang-undang diubah demi kepentingan keluarga," ujar Hensat.
Hendri Satrio menambahkan bahwa kondisi politik saat ini tidak menggembirakan, namun banyak masyarakat yang belum mengungkapkan pendapat mereka secara terbuka.
"Saya melihat kegelisahan merata di kalangan masyarakat, dan ini adalah suara mayoritas yang tidak ingin melihat demokrasi, hasil dari reformasi 1998, terkikis," katanya.
Persoalan ini bermula dari keputusan MK yang memberikan keistimewaan kepada Gibran saat ayahnya masih menjadi presiden.
Selain itu, keputusan MKMK (Mahkamah Konstitusi Melawan Konstitusi) yang memberhentikan Ketua MK juga dinilai kurang adil oleh masyarakat, meningkatkan ketidakpuasan mereka.
Hensat menyatakan bahwa tagar #KamiMuak digunakan untuk mengajak elemen masyarakat agar bersama-sama memperbaiki situasi negara yang saat ini dianggap memerlukan perubahan.
Ia mengunggah tagar tersebut di media sosialnya dengan mengutip pernyataan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menyatakan bahwa generasinya membutuhkan pemimpin muda yang menghormati Konstitusi, peradilan, dan negara hukum.
Dengan demikian, seruan #KamiMuak mencerminkan ketidakpuasan dan kegelisahan yang tengah melingkupi masyarakat terhadap perkembangan politik terkini di Indonesia. Mereka menginginkan perubahan dan menghargai prinsip-prinsip demokrasi yang telah mereka perjuangkan sejak reformasi 1998.
