Gubernur Jabar: Vasektomi Dapat Insentif Rp 500 Ribu Sekaligus Jadi Syarat Utama Penerima Bansos

Siap – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membuat kebijakan kontroversial terkait program Keluarga Berencana (KB). Ia mengumumkan program pemberian insentif sebesar Rp 500 ribu bagi pria atau kepala keluarga yang bersedia menjalani vasektomi.

Lebih dari itu, prosedur kontrasepsi permanen bagi pria ini juga akan menjadi syarat mutlak bagi warga yang ingin menerima berbagai jenis bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dedi menjelaskan, program insentif vasektomi ini sudah mulai berjalan di beberapa daerah, termasuk di Bandung. "Udah jalan. Kemarin di Bandung sudah dan nanti setiap hari Rabu itu dicatatkan, nanti ada kegiatan vasektomi dan yang vasektoniminya dikasih insentif Rp 500.000 oleh gubernur," kata Dedi saat ditemui di Depok, Selasa (29/4/2025).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga mengatakan persyaratan vasektomi ini akan berlaku untuk penerima berbagai macam bantuan sosial. Ini mencakup bantuan biaya kelahiran, biaya rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, hingga bantuan beasiswa pendidikan untuk anak.

Kebijakan ini dilatarbelakangi pandangan Dedi tentang pentingnya tanggung jawab dalam berumah tangga dan upaya menekan angka kemiskinan.

Ia menilai, pasangan yang menikah harus siap dan bertanggung jawab penuh terhadap masa depan anak, termasuk biaya kehamilan, persalinan, dan pendidikan.

"Nah, dari sisi tanggung jawab ketika seorang menikah maka dia bertanggung jawab terhadap kehamilannya, kelahirannya, pendidikannya," ujarnya.

Dedi mengaku sering menerima permintaan bantuan biaya persalinan dari warga. Ironisnya, permintaan itu seringkali untuk kelahiran anak keempat atau kelima dengan biaya besar, bahkan mencapai Rp 15 juta hingga Rp 25 juta, karena rata-rata menjalani operasi caesar.

"Saya ini sering banyak banget orang yang minta tolong saya untuk biaya lahiran, lahiran itu nggak tanggung-tanggung loh Rp 25 juta, Rp 15 juta karena rata-rata (lahir) sesar dan itu rata-rata anak keempat, anak kelima," ungkapnya.

Ia berpendapat, jika belum memiliki kemampuan finansial untuk menanggung biaya kehamilan, kelahiran, dan pendidikan, sebaiknya menunda memiliki anak.

"Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong," tegasnya.

Pengaturan kelahiran melalui program KB dianggap kunci menekan angka kemiskinan. "Untuk itu agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan nurun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak tuh cenderung miskin," imbuhnya.

Dedi secara spesifik berharap agar para suami atau ayah yang menjadi penerima bantuan sosial bersedia ber-KB, khususnya vasektomi. Ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab pria terhadap diri dan keluarga, dan agar beban program KB tidak terus menerus hanya dibebankan pada pihak perempuan.

"Maka para penerima bantuan sosial... saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber KB, sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan, gitu lho," pungkasnya.