Gagal Supply LNG ke Gunvor Tak Teratasi, Masalah Internal PGN Jadi Sorotan

Siap – Pergantian Direktur Utama Subholding PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam RUPST PGN pada 30 Mei 2023, dari M. Haryo Yunianto ke Arief Setiawan Handoko, sempat menimbulkan harapan besar.

Namun, sengkarut kegagalan pengiriman 32 kargo LNG ke Gunvor Singapore PTE Ltd justru berujung pada gugatan hukum di The London Court of International Arbitration sejak September 2024.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, mengungkapkan bahwa PGN mengklaim force majeure sejak November 2023 sebagai alasan ketidakmampuan mengirim 8 kargo LNG per tahun dari 2024 hingga 2027.

Klaim ini ditolak Gunvor, yang menuding PGN melakukan wanprestasi atas Master LNG Sale and Purchase Agreement (MSPA) dan Confirmation Notice (CN) yang ditandatangani pada 23 Juni 2022.

Menurut Yusri, kontrak tersebut diduga berpotensi merugikan PGN ratusan juta dolar karena harga LNG yang dijual ke Gunvor lebih murah dibandingkan harga beli dari Woodside Ltd Australia.

Ironisnya, meski Pertamina Holding memperoleh keuntungan besar dalam kontrak LNG dengan Corpus Christi Limited USA, kasus serupa justru menyeret Karen Agustiawan ke penjara.

PGN bahkan telah menggunakan ahli dari SKK Migas, Pertamina, dan konsultan hukum internasional untuk mendukung klaim force majeure, namun strategi ini dianggap aneh.

Pasalnya, aset belum tersedia tetapi sudah dijual ke pihak ketiga.

Di tengah konflik ini, PGN menghadapi penurunan pasokan gas dari lapangan KKKS di Jawa Barat.

Pada akhir 2024, PGN mengumumkan pembatasan konsumsi gas pipa pelanggan hingga 45 persen-55 persen dan menggantinya dengan gas regasifikasi LNG yang harganya dua kali lipat.

Namun, hingga kini, belum ada kejelasan mengenai sumber pasokan LNG tersebut.

Kecurigaan muncul bahwa PGN mungkin memanfaatkan LNG untuk menaikkan harga, meski pasokan tetap diklaim berasal dari gas pipa.

Yusri juga menyoroti kurangnya transparansi PGN terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama soal penurunan pasokan gas dari 410 BBTUD menjadi 270 BBTUD dan rencana menutupi defisit pasokan.

Ketidakjelasan ini dapat memengaruhi pengambilan keputusan investasi para pemegang saham.

Ironisnya, di tengah berbagai persoalan, muncul kabar viral soal perilaku tidak etis pejabat PGN yang dilaporkan melalui pesan berantai WhatsApp.

Pesan tersebut menyinggung dugaan skandal pribadi para pejabat.

Meski dibantah SP Karyawan PGN, Yusri menyatakan pihaknya memiliki jaringan informasi yang memvalidasi kabar tersebut.

Selain itu, ada juga dugaan campur tangan pihak tertentu dalam pengaturan jabatan di PGN.

Yusri mengakhiri pernyataannya dengan optimisme bahwa restrukturisasi BUMN melalui pembentukan PT Danantara akan membawa perubahan signifikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.