Gerindra Kritik Sikap PDIP soal Kenaikan PPN 12 Persen: Lempar Batu Sembunyi Tangan?

Demo penolakan PPN 12 persen
Sumber :
  • tvonenews.coma

Siap – Fraksi Partai Gerindra DPR RI menilai sikap PDI Perjuangan terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen sebagai tindakan yang tidak konsisten. Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Bahtra Banong menuding PDIP seolah “lempar batu sembunyi tangan” dalam menyikapi kebijakan tersebut.

Penolakan Kenaikan PPN 12 Persen Menguat, Publik Khawatir Daya Beli Melemah

"PDIP terus mencari simpati rakyat, tetapi mereka lupa bahwa merekalah yang mengusulkan kenaikan PPN 12 persen itu," ujar Bahtra dalam keterangannya, Ahad (22/12).

Ia menjelaskan bahwa pengusulan kenaikan PPN 12 persen pertama kali diajukan oleh PDIP saat menjadi bagian dari pemerintahan sebelumnya. 

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia, Satu Anggota DPR

Bahkan, ketua panitia kerja (panja) pembahasan kebijakan tersebut kala itu adalah Dolfie Othniel, kader PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

Bahtra menyayangkan sikap PDIP yang kini cenderung menolak kebijakan yang telah mereka usulkan sebelumnya.

Komisi III DPR Soroti Dugaan Bunuh Diri Keluarga di Ciputat Akibat Pinjol

Ia menilai sikap tersebut tidak pantas diperlihatkan kepada publik, apalagi di saat kebijakan tersebut dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Mereka minta batalkan, padahal pengusulnya mereka, dan bahkan ketua panja adalah kader mereka. Kenapa sekarang ramai-ramai mereka tolak?” ungkapnya.

Bahtra menambahkan, PDIP seharusnya memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang berani bertanggung jawab melaksanakan kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintahan sebelumnya, termasuk oleh PDIP.

"Mereka seharusnya mengapresiasi Presiden Prabowo karena berani bertanggung jawab atas sebuah kebijakan yang diusulkan DPR dan pemerintahan sebelumnya, termasuk oleh PDIP pada saat itu," tegasnya.

Pernyataan ini memperlihatkan ketegangan politik di antara dua partai besar dalam menyikapi kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada masyarakat.