Telan Dana Rp146 Milyar Proyek Pelebaran Jalan BTS Mempawah Rusak, APH Diminta Periksa

SIAP VIVA – Mega proyek pelebaran jalan menuju standar ruas jalan BTS Mempawah - Sei Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dipertanyakan lantaran pengerjaannya tidak sesuai harapan masyarakat, pada Senin 21 Oktober 2024.

Diketahui proyek pelebaran jalan ruas jalan BTS Mempawah-Sei Pinyuh dikelola oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalbar dengan nilai anggaran Rp 146 miliar dilaksanakan oleh PT Odyssey Sarana Mandiri KSO PT Bayu Karya Utama selaku Penyedia Jasa.

Selanjutnya PT Daya Creasi Mitrayasa KSO PT Aria Jasa Reksatama, Selaku Konsultan Supervisi yang bersumber dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2022-2024.

Dari pantauan dilapangan, proyek pekerjaan proyek tersebut, diduga tidak sesuai spesifikasi teknis pengerjaan pengaspalan. Karena belum lama dikerjakan sudah ada beberapa titik mengalami keretakan. Karena diduga kurang lemahnya pengawasan dari pihak BPJN Kalimantan Barat.



Proyek pelebaran jalan BTS Mempawah-Sei Pinyuh sudah rusak

Photo :

• Ngadri/siap.viva.co.id

Satu diantara warga Mempawah, Hendy mengatakan, kualitas pekerjaan proyek pelebaran jalan dan aspal kualitasnya kurang maksimal sehingga belum lama selesai dikerjakan sudah terjadi keretakan dan bergelombang.

"Saya minta proyek ini di evaluasi, turunkan tim teknis yang berkompeten. Untuk membuktikan kualitas dari proyek ini,’’kata Hendy dikutip Senin, 21 Oktober 2024.

Sementara itu, Yayat Darmawi,SE,SH,MH Koordinator lembaga Tim Investigasi dan Analisis Korupsi mengatakan, bahwa proyek BPJN Ruas jalan BTS Mempawah - Sei Pinyuh yang nilai proyeknya Ratusan Miliar Namun Amburadul perlu untuk dilakukannya pendalaman secara hukum terkait hasil kerjaan proyeknya yang sudah rusak dan tidak kualitative.

‘’Proyek Jalan Yang menggunakan APBN di kalimantan barat ini kualitasnya sangatlah jauh dari harapan karena tidak bertahan lama jalan jalan tersebut sudah rusak kembali yang mana kerusakannya juga sangatlah significant sedangkan anggaran proyeknya ratusan miliar, sebenarnya dimana letak penyebab masalahnya sehingga Rata rata Kegiatan kegiatan Proyek Jalan Nasional tidak berkualitas dibandingkan Proyek Jalan Propinsi,’’katanya.

‘’Ini mestinya dijawab oleh APH di Kalimantan barat, terutama kebenaran dari pelaksana proyek jalan jalan nasional apakah benar dilaksanakan oleh perusahaan pemenangnya secara langsung ataukah pelaksananya hanya pinjam perusahaan pemenangnya saja alias pelaksananya adalah pihak ketiga lagi,’’sambungnya.

Yayat mengaku miris kualitas proyek jalan Nasional [ BPJN ] di kerjakan secara sembarangan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab alias hasil kerjaannya tidak berkualitas, apakah hal tersebut harus dibiarkan oleh masyarakat kalbar.

‘’Patut diketahui oleh publik bahwa kerjaan proyek BPJN dikalbar diduga merugikan Keuangan Negara,’’tegasnya.