Siapakah yang Akan Menang Besar ? Detik-Detik Penentuan Usia Capres-Cawapres di MK

Siap –Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memutuskan tiga perkara penting hari ini, Senin, 23 Oktober 2023, yang berkaitan dengan batas usia maksimal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam Pemilihan Umum 2024. 

Pengumuman ini menjadi momen bersejarah dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Kasus pertama, Perkara Nomor 96/PUU-XXI/2023, diprakarsai oleh Riko Andi Sinaga, memohon MK untuk menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena tidak memuat ketentuan "berusia paling rendah 25 tahun." 

Ini adalah titik awal dari perdebatan penting mengenai usia minimum kandidat presiden dan wakil presiden.

Selain itu, ada dua perkara lain yang turut diputus hari ini, yaitu Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 104/PUU-XXI/2023. Kasus nomor 102 mengajukan usia capres-cawapres harus berada di rentang "40 tahun hingga 70 tahun," sedangkan kasus nomor 104 mengusulkan rentang usia "21 tahun hingga 65 tahun pada saat pengangkatan pertama."

 Perkara-perkara ini mengeksplorasi dimensi usia sebagai syarat kelayakan bagi calon pemimpin.

Terlepas dari kasus yang diajukan, seluruh pemohon menginginkan perubahan signifikan pada Pasal 169 UU Pemilu. Mereka berharap agar MK mempertimbangkan norma tambahan seperti "tidak memiliki rekam jejak pelanggaran HAM yang berat masa lalu" atau "belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak dua kali dalam jabatan yang sama."

 Ini merupakan upaya untuk memperketat kualifikasi calon pemimpin negara.

Perkara nomor 107 yang diajukan oleh Rudy Hartono juga berfokus pada batas usia capres-cawapres, dengan usulan rentang "40 tahun hingga 70 tahun."

Selain itu, Rudy Hartono berargumen bahwa frasa ini harus diinterpretasikan sebagai konstitusional bersyarat, yang menunjukkan perlunya mempertimbangkan norma pembatasan usia maksimal sebagai persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden.

Dengan demikian, keputusan MK hari ini telah menandai awal dari perubahan penting dalam persyaratan kandidat calon pemimpin negara. 

Keputusan ini akan memiliki dampak besar terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024, dan menjadi pembahasan yang terus bergulir dalam dunia politik Indonesia.

Seluruh mata tertuju pada tahapan berikutnya dalam perjalanan demokrasi tanah air.