Menelisik Biaya Fantastis KPU di Balik Ancaman Golput Pilkada Depok, Jadi Bancakan Siapa?
- Istimewa
"Karena merekalah yang pasti akan terlibat dan banyak ditanya oleh masyarakat untuk diundang disosialisasikan."
Sebab, lanjut Babai, dalam Pilkada 27 November 2024 nanti juga menentukan suara Gubernur Jawa Barat, bukan hanya Wali Kota Depok.
"Nah untuk itu saya berharap kepada KPU Kota Depok segera lakukan sosialisasi yang sistematis, terukur, dan terencana dengan baik dan dapat menyentuh para pemilih, sehingga angka partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Depok tahun 2024 ini tinggi," tuturnya.
"Jangan sampai lagi terjadi golput yang sangat tinggi. Di sisi lain saya mengkhawatirkan juga, takut dengan cara seperti ini, yang kurang gencar sosialisi dilakukan oleh KPUD menguntungkan satu pihak," sambungnya.
Babai menambahkan, berdasarkan data dari Pilkada 5 tahun yang lalu seharusnya KPU sudah punya data.
Sehingga diketahui, kelurahan mana yang segmen tingkat partisipasinya rendah di Pilkada Depok.
"Ditambah lagi jumlah TPS yang berkurang, dari TPS pileg 50 persen kurangnya. Ini saya khawatirkan jika masyarakat merasa tidak tersentuh membuat mereka malas untuk datang memilih," katanya.
