Waspada Kejahatan Aset Kripto, Bappebti Blokir 1.726 Entitas Illegal, Begini Modusnya!
- Istimewa
Masih kata Kasan, kegiatan tersebut terindikasi menggunakan skema ponzi (piramida), dimana modus dari investasi tersebut adalah membayarkan keuntungan kepada para anggota dari dananya sendiri dan dana dari anggota baru yang berhasil direkrutnya.
Kasan mengungkapkan, Bappebti yang merupakan salah satu unit Eselon I di Kementerian Perdagangan, tugasnya melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan kegiatan perdagangan berjangka.
Bappebti juga bertugas melaksanakan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas.
"Termasuk dalam perdagangan berjangka komoditi adalah aset kripto," terangnya.
Kasan juga mengatakan, salah satu komoditas yang di awasi adalah Bappebti sesuai dengan komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya.
Termasuk setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, atau kontrak derivatif lainnya.
Aset kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit berbasis distributed ledger technology.
"Itu berupa aset kripto utilitas (utilty crypto) atau aset kripto beragun aset (Crypto Backed Asset) dan telah memiliki hasil penilaian dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang ditetapkan oleh Bappebti,” jelas Kasan.
Adapun ekosistem perdagangan aset kripto di Indonesia terdiri dari pedagang aset kripto, bursa berjangka aset kripto, lembaga kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto.
"Saat ini pemerintah (Bappebti) telah membangun ekosistem perdagangan aset kripto yang terdiri dari bursa berjangka aset kripto (PT Bursa Komoditi Nusantara), lembaga kliring (PT Kliring Berjangka Indonesia).
Lalu, pengelola tempat penyimpanan aset kripto (PT Tennet Depository Indonesia).
Untuk melindungi investor kripto di Indonesia, Bappebti melakukan pengawasan berbasis risiko atau Risk Based Supervision (RBS) yang dilakukan melalui pengawasan secara on-site (onsite supervision).
Selain itu juga melakukan pengawasan pengawasan secara langsung (off-site supervision) serta kegiatan evaluasi dan monitoring (evaluation and monitoring).
"Langkah lainnya yang telah dilakukan dalam melindungi investor di Indonesia adalah terus memperkuat regulasi yang dilakukan dengan berkoordinasi secara intensif dan berkelanjutan bersama asosiasi, pelaku usaha dan kementerian atau lembaga tekait lainnya."
Selain itu, Kemendang melalui Bappebti mengeluarkan sejumlah regulasi sebagai upaya untuk mengawasi dan melindungi masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha dengan beragam regulasi.
