Iran Jadi Titik Benturan AS, Rusia dan China, Voting DK PBB Berakhir Dramatis
- Gemini AI
Siap – Pertarungan diplomatik mengenai Iran kembali memanas di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Rusia dan China menggunakan hak veto untuk menggagalkan resolusi yang didukung Amerika Serikat (AS) terkait perpanjangan pemantauan sanksi terhadap Teheran.
Pemungutan suara berlangsung pada Kamis, 17 September 2026 waktu setempat.
Resolusi tersebut sedianya memperpanjang mandat panel pakar independen PBB yang bertugas memantau penerapan sanksi terhadap Iran.
Jika disahkan, mekanisme pemantauan tersebut akan tetap berjalan setelah sanksi terhadap Iran kembali diberlakukan pada tahun sebelumnya.
Negara-negara Barat menilai Teheran telah melanggar kesepakatan nuklir 2015.
Iran sendiri membantah tuduhan tersebut.
Teheran juga berulang kali menyatakan tidak sedang berusaha mengembangkan senjata nuklir.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menegaskan keberatan Moskow terhadap langkah negara-negara Barat dalam menangani persoalan Iran.
Menurut Rusia, tekanan lebih lanjut terhadap Teheran berisiko memperumit kondisi keamanan di kawasan, khususnya di sekitar Teluk Persia.
"Kami sangat mendesak rekan-rekan Barat untuk menghentikan tindakan mereka yang sangat berbahaya di front Iran, yang mengancam semakin mempersulit penyelesaian krisis di Teluk Persia," tutur Nebenzia kepada DK PBB setelah pemungutan suara, dilansir Al Jazeera.
Sikap Rusia tersebut mendapat dukungan dari China.
Kedua negara kemudian menggunakan hak veto untuk menggagalkan rancangan resolusi yang memperoleh dukungan mayoritas anggota DK PBB.
Hasil pemungutan suara menunjukkan 11 negara mendukung perpanjangan mandat pemantauan sanksi.
Pakistan dan Somalia memilih abstain, sedangkan Rusia dan China menolak melalui hak veto mereka.
Dengan adanya veto dari dua anggota tetap DK PBB tersebut, resolusi tidak dapat disahkan meskipun memperoleh dukungan mayoritas suara.
Persoalan mengenai panel pemantau sanksi Iran sebenarnya telah berlangsung sejak 2025.
Pada tahun tersebut, DK PBB memutuskan membentuk kembali panel pakar independen untuk memantau sekaligus melaporkan dugaan pelanggaran sanksi oleh Iran.
Panel tersebut juga dirancang untuk memberikan rekomendasi mengenai kemungkinan tindakan lanjutan berdasarkan temuan yang diperoleh.
Namun, panel pakar yang direncanakan tersebut tidak pernah benar-benar terbentuk.
Perbedaan pandangan di antara negara-negara anggota membuat proses penunjukan para pakar menemui jalan buntu.
