Diskon Tarif Listrik Batal, Anggota Komisi VI DPR RI Soroti Kebijakan Pemerintah yang Blunder

Siap –Anggota Komisi VI DPR RI, dari Fraksi PKB, Nasim Khan, meminta pemerintah agar berhati-hati dan konsisten dalam memberikan informasi kebijakan insentif atau diskon kepada masyarakat.

Diketahui pemerintah resmi membatalkan pemberian diskon tarif listrik bagi masyarakat, hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah dirinya mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto yang digelar 2 Juni lalu.

Diskon tarif listrik sebelumnya bakal diberikan untuk pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA pada Juni dan Juli 2025, dengan pemberian diskon sebesar 50 persen.

Terkait adanya putusan penghapusan rencana pemberian subsidi listrik tersebut, Nasim Khan menilai tak konsistennya pemerintah dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu memperhitungkan seluruh aspek teknis, anggaran, dan kesiapan regulasi sebelum mempublikasikan program-program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Pemerintah jangan mengumbar janji atau paket kebijakan diskon, tapi ujung-ujungnya batal, tidak terlaksana. Masyarakat itu sudah berharap, dan ketika tidak jadi, itu menimbulkan kekecewaan yang besar,” kata Nasim Khan dalam keterangannya, Rabu (4/6).

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta agar kebijakan ekonomi, apalagi yang berkaitan langsung dengan daya beli dan beban masyarakat, harus digodok dengan matang dan penuh tanggung jawab.

Halaman Selanjutnya

Dalam situasi ekonomi yang masih rentan, masyarakat sangat berharap adanya stimulus atau insentif nyata dari pemerintah.