Berbelit-belit soal Madrasah Negeri Depok, PDIP Sindir Janji Kampanye: Jangan Bohongi Rakyat!

"Ya bagaimana madrasah negeri dibangun. Kemudian sekolah-sekolah negeri SMP, SMA dibangun, ya minimal beli tanah."

HTA menegaskan, jika keberadaan madrasah negeri terkendala urusan Kementerian Agama atau Kemenag seperti yang disampaikan Pemkot Depok, menurutnya itu cuma alasan.

"Pertanyaan saya, kenapa dijanjikan pada saat kampanye, kalau tahu itu adalah bukan kewenangan pemerintah kota? Lalu kenapa itu dijadikan janji kampanye? Ini kan juga menjadi bagian daripada pembohongan menurut saya," tuturnya.

"Sudah tahu bukan kewenangannya, tapi kenapa dibikin sebuah janji politik? Itu kan harus dipenuhi, betul enggak," timpal dia lagi.

Menurut HTA, hal ini juga harus dicermati, agar jangan sampai di Pilkada berikutnya itu juga menjadi bagian daripada janji-janji kampanye belaka.

"Siapapun calon wali kotanya."

HTA menambahkan, di periode pemerintah sekarang pun selalu beralasan bahwa itu bukan kewenangan Pemkot Depok, itu kewenangannya Kemenag.