Kontroversi Sumbangan Rp 2,8 Juta per Siswa di SMKN 1 Depok, Wakil Kepala Sekolah Buka Suara

Siap –Sebuah kontroversi mencuat di SMKN 1 Depok, ketika sejumlah wali murid mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap sumbangan sebesar Rp 2,8 juta per siswa yang diminta oleh sekolah. 

Keluhan ini dengan cepat memicu perdebatan di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.

Wali murid yang merasa keberatan dengan besaran sumbangan ini mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka di platform-platform media sosial. 

Mereka merasa bahwa jumlah yang diminta oleh sekolah terlalu besar dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.

Menanggapi perdebatan ini, Wakil Kepala SMKN 1 Depok Bidang Kemitraan, Enden, memberikan klarifikasi. 

Menurutnya, sumbangan sebesar Rp 2,8 juta per siswa digalang untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak tercover oleh biaya operasional sekolah (BOS). Total besaran jumlah sumbangan mencapai Rp 4,3 miliar.

Pihak sekolah, bersama dengan komite dan wali murid, telah mengadakan rapat pada Jumat 8 september 2023, untuk membahas masalah ini. 

Enden menjelaskan bahwa komite sekolah sudah dipanggil oleh KCD (Kantor Cabang Dinas) untuk menjelaskan alasan di balik permintaan sumbangan ini.

“Komite sudah dipanggil oleh KCD dan memang kegiatan itu kan sekolah harus menuangkannya di atas rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS). Itu sudah dilaporkan ke dinas, ternyata ada kebutuhan biaya yang memang tidak terbiayai oleh BOS dan ada yang belum terbiayai,” ujar Enden pada Senin 11 september 2023

Enden juga menambahkan bahwa salah satu dari penggunaan dana ini adalah untuk keperluan pemasangan pagar sekolah. 

Meskipun ia tidak dapat memberikan rincian lengkap mengenai penggunaan dana ini, ia mengakui bahwa kebutuhan tersebut mencapai sekitar 8 item yang belum terbiayai, dengan total mencapai Rp 4 miliar.

Kontroversi ini tetap menjadi sorotan di SMKN 1 Depok, dan banyak pihak masih mempertanyakan transparansi dan kebutuhan nyata di balik permintaan sumbangan yang kontroversial ini. 

Diharapkan, pihak sekolah akan memberikan klarifikasi lebih lanjut dan berkomunikasi dengan wali murid untuk mencapai solusi yang adil dan transparan.