Supian Suri Berkomitmen Akan Naikan Insentif RT RW Jadi Rp1,5 Juta Jika Terpilih Jadi Walikota Depok

Siap – Menunjukan perhatiannya terhadap Lembaga pemerintah terkecil yakni RT/RW calon Walikota, Supian Suri Berkomitmen akan menambah insentif RT dan RW jadi Rp 1,5 juta,

Hal itu disampaikan dirinya pada saat menghadiri acara Ngobrol Bareng Supian Suri (NgobraSS) dan Nonton Bareng di Taman Merdeka, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Sabtu 29/6/2024.

Di tengah kesibukannya, Supian Suri menyempatkan diri secara langsung berinteraksi dengan warga Depok, acara NgobrasSS dan nonton bareng itu diadakan Barista Relawan Supian Suri Walikota.

Usulan kenaikan insentif tersebut Supian Suri terima dari sejumlah pengurus RT/RW yang mengeluhkan soal insentif dan jaminan Kesehatan sebagai ujung tombak Pemkot Depok.

Menerima keluhan tersebut Supian Suri mengatakan insentif kepada RT/RW yang ada di Kota Depok dapat ditambah menjadi dua kali lipat dari nilai saat ini, hal itu sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pengurus lingkungan, termasuk kader PKK dan Posyandu. 

"Dari sisi jumlah, insentif diharapkan Pak RT dan Pak RW bisa dapat Rp1,5 juta, yang selama ini cuma Rp 750 ribu per bulan, ini yang akan kita upayakan," ujar Supian Suri.

Menurut Supian Suri, insentif yang diterima RT dan RW selama ini belum dapat mencukupi kebutuhan mereka, apabila dibandingkan dengan kerja keras yang diemban mereka dalam melayani masyarakat.

"Mulai dari Pak RT, Pak RW, kader PKK, kader Posyandu, mereka semua berharap ada apresiasi walaupun pasti tidak akan seimbang dengan apa yang mereka kerjakan. Tapi setidaknya lebih ideal apresiasi yang diberikan terhadap beliau yang khususnya berjibaku melayani masyarakat, mensupport pemerintah dalam memberikan layanan masyarakat," beber Supian Suri.

Supian Suri menuturkan, peran pengurus lingkungan sangatlah berpengaruh dalam membantu pemerintah menjalankan kewajibannya melayani masyarakat. Contohnya, melakukan pembinaan serta mengedukasi masyarakat.

"Pak RT, Pak RW, Pak LPM, kader PKK, kader Posyandu, ini adalah orang orang yang memiliki keterpanggilan, membantu pemerintah melakukan pembinaan terhadap masyarakat, melakukan edukasi kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, jadi sudah sangat pantasnya mereka dapat apresiasi yang yang lebih ideal daripada yang diterima saat ini," jelas Supian Suri.

Sejauh ini, Supian Suri menilai Lembaga terkecil di tingkat desa atau kelurahan tersebut belum dibekali dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dari fakta tersebut ia bertekad akan merealisasikan hal itu apabila terpilih menjadi Walikota Depok 2024.

"Selama ini dalam perjalanan, pemerintahan baru memberikan BPJS ketenagakerjaan buat Pak LPM. Kita Besok memberikan perhatian BPJS ketenagakerjaan kepada Pak RT, Pak RW, kader PKK, dan kader Posyandu," paparnya.

Terkait anggaran dana untuk merealisasikannya kata Supian Suri Pemkot Depok bisa saja meminta bantuan dari pemerintah provinsi atau pusat. Hanya saja, diperlukan komunikasi yang baik realisasinya dapat terwujud.

"Pasti bisa, kita tidak hanya mengandalkan potensi atau APBD yang kita miliki tapi kita juga akan dapat support dari pemerintah pusat dan provinsi dengan komunikasi, kuncinya Depok harus inklusif bukan eksklusif," bebernya.

Lebih lanjut, Supian Suri menjelaskan permasalahan warga Depok tak terlepas dari persoalan sampah, banjir hingga kemacetan.

"Sebetulnya, hampir sama dengan beberapa titik yang saya datangi, permasalahan kemacetan, permasalahan sampah, permasalahan banjir, ini yang menjadi hal yang menjadi prioritas yang diharapkan masyarakat dapat diselesaikan," ungkap Supian Suri.

Karena itu, Supian Suri bertekad merubah Kota Depok menjadi inklusif dari sebelumnya yang terkesan eksklusif. Sehingga, kebermanfaatan program pemerintah dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

"Karena sekali lagi kita tahu bahwa Depok ini milik kita semua, Depok tidak dapat dipimpin secara eksklusif, Depok harus inklusif. Depok harus terbuka, buat semua orang agar latar belakang suku, dukungan partai, semuanya harus dirangkul, tidak bisa hanya kelompok lain, sehingga akhirnya yang dikorbankan adalah kepentingan masyarakat Kota Depok yang seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah," tandas Supian Suri.