Ikra Semprot Pejabat Depok soal Polemik SDN Pondok Cina 1: Omong Kosong Pak!

Siap – Rencana penggusuran SDN Pondok Cina 1, menjadi masjid di Margonda, Kota Depok, hingga kini masih menuai polemik.

Kekinian, kabarnya pihak orang tua siswa akan melakukan banding ke PTUN Bandung. Upaya itu dilakukan setelah sebelumnya gugatan mereka ditolak hakim lantaran dianggap prematur.

Nah terkait hal itu, anggota DPRD Depok, Ikravany Hilman rupanya sempat melontarkan pernyataan yang cukup menohok terhadap wali kota selaku pemangku kebijakan.

"Tolong sampaikan kepada saudara wali kota soal kasus SDN Pondok Cina 1, nggak usah lagi bicara soal politisasi, jangan nakut-nakutin orang," kata Ikra dikutip dari tayangan Instagram @pdierjuangandepok pada Kamis, 12 Oktober 2023.

"Biar saya ajarin, politisasi itu adalah membuat satu keadaan situasi bersifat politis," sambung dia dihadapan sejumlah pejabat Pemkot Depok.

Baca Juga: Pengakuan Eks Kepala Desa yang Diciduk Polres Depok Gegara Korupsi: Duitnya Buat Kondangan  

Sedangkan kasus SDN Pondok Cina 1 itu, menurut pria yang akrab disapa Ikra tersebut, sejak awal sudah politis.

"Itukan kebijakan pemerintah kota, lembaga politik yang urus kebijakan, yaitulah politik," jelasnya.

Nah, lanjut Ikra, sejumlah orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 itu ngadunya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD.

"Masa mereka ngadu ke dukun, mereka ngadunya ke DPRD lah, lembaga politik juga. Jadi sejak awal peristiwa ini sudah politis, udah politik, itu politisasi. Nah jadi pernyataan publiknya diperbaiki," tegas politisi PDIP tersebut.

Baca Juga: Gagal Jadi Masjid, Begini Kondisi Pilu SDN Pondok Cina 1

Kemudian, yang juga jadi sorotan Ikra adalah, Wali Kota Depok, Mohammad Idris terkesan tidak mau berdialog secara langsung dengan orang tua siswa.

"Dibilang katanya sudah ada sosialisasi, ah itu omong kosong pak. Juni sudah diputuskan oleh wali kota kok, surat-surat keluar supaya itu aset dicoret dari Disdik," katanya.

"Lalu Agustus diadakan sosialisasi, yah itu namanya bukan sosialisasi, tapi pengumuman. Terus Disdik bilang ada dialog, iya ada dialog, dialognya nawar boleh, harga tetap."

Lebih lanjut Ikra mengingatkan, bahwa aset itu bukanlah milik pemerintah.

"Seluruh aset di Republik Indonesia, termasuk yang dimandatkan oleh pemkot, adalah harus memenuhi prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Makanya pemerintah kota nggak punya hak milik apapun yang ada di bumi ini. Dia hanya punya hak kuasa, dan mengelola," kata Ikra.

"Jadi jangan berpikir pemerintah kota kaya yang punya kontrakan, ketika kontrakan yang mau dialih fungsi orang yang mengontrak suruh pindah dulu, bukan itu," timpalnya lagi.

Pemerintah Kota Depok, menurut Ikra, hanya dititipkan untuk mengelola.

"Maka ketika ini ada masalah ajak mereka (orang tua siswa) makan siang, ngobrol yang benar, mau 10 kali makan siang kek."

Baca Juga: Proyek Masjid di Lahan SDN Pocin Berakhir Ambyar, Walkot Depok: Duitnya Udah Dicabut

"Ini yang membuat saya semakin keras itu adalah karena kalian semakin angkuh gitu loh. Kelihatannya gitu, ujuk-ujuk dibangun trotoarlah, apalah, orang dipaksa," sambungnya.

Ikra juga menegaskan, secara pribadi dirinya tak mempersoalkan bangunan itu mau dibangun untuk apapun, hanya saja pelaksanannya yang benar. Jangan mengorbankan para siswa.

"Kalau saya pribadi sebenarnya mending itu jadi cagar budaya, karean itu sejarah zaman kolonial sampai pembentukan Kota Depok."

Sekretaris DPC PDIP Depok itu kembali mengingatkan, agar sebaiknya Pemkot bersikap bijak dalam menghadapi persoalan ini.

"Selama mereka (orang tua siswa) melawan, saya akan berada di sisi mereka," janji Ikra.