Demokrat Depok: Mudah-mudahan Siapapun yang Jadi Kepala Daerah Nanti Tidak Seperti Walikota Idris

Siap – Dugaan diskriminatif yang dialami Sekretaris Daerah (Sekda) non aktif Kota Depok, Supian Suri telah menyita perhatian banyak pihak. Salah satunya yang ikut bereaksi adalah politikus senior Partai Demokrat, Edi Sitorus. 

Menurut dia, seharusnya Supian Suri bisa dihargai oleh Pemerintah Kota Depok, dalam hal ini wali kota dan wakilnya, termasuk dalam urusan politik.

"Biar bagaimanapun dia kan juga diangkat dan ditugaskan sebagai sekretaris daerah oleh mereka," katanya pada Rabu, 5 Juni 2024.

Edi lantas menduga, tindakan diskriminatif itu terjadi lantaran Supian Suri ingin menjadi bakal calon kepala daerah.

Menurutnya, itu mencederai sistem demokrasi di Indonesia, karena hak politik seseorang telah dijamin oleh Undang Undang. 

Terlebih, yang bersangkutan sudah bersikap kesatria dengan lebih dulu mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan negara (CLTN) sebelum akhirnya resmi mengundurkan diri sebagai ASN. 

"Ini kan artinya jabatan sekda sudah dicabut oleh pemerintah. Nah ini harusnya dihargai dong apanya yang salah?" tanya Edi.

Terkait hal itu, Edi juga mempersoalkan sikap wali kota yang terkesan mengkerdilkan Supian Suri di akhir-akhir masa jabatannya sebagai Sekda Depok. 

Momen itu terjadi ketika ditiadakannya apel rutin di Balaikota Depok yang biasanya berlangsung setiap hari Senin.

"Apapun alasannya wali kota sebetulnya harus memberikan ruang kepada dia (Supian Suri) untuk dia bisa bertatap muka atau berpamitan kepada seluruh ASN." 

Sebab menurutnya itu satu penghargaan atas pengabdian Supian Suri selama puluhan tahun menjadi ASN di Kota Depok. 

"Jadi nggak boleh sebetulnya ketika Pak Supian Suri sudah tidak menjadi sekda seolah-olah dia tidak ada ada bagian dari pemerintahan. Ini yang saya sesali dari sosoknya seorang wali kota terhadap Supian Suri."

Ketua DPC Demokrat Kota Depok itu kembali menegaskan, bahwa dirinya kecewa dengan sikap wali kota dan wakilnya tersebut. 

Terlebih, Demokrat adalah salah satu partai yang sempat mengusung pasangan itu pada musim Pilkada tahun lalu. 

"Seorang leadership, seorang kepala daerah, dia harusnya punya sikap yang bijak dong. Siapapun yang memang ingin mencalonkan diri harus didukung selama itu tidak melanggar aturan dan sistem yang dibangun oleh pemerintah," katanya.

"Nah Supian Suri ini kan tidak melanggar, dia sudah mengikuti proses, dia sudah membuat surat untuk dia cuti di luar tanggungan negara. Ini kan harus dihargai," sambungnya. 

Edi berharap, semoga kejadian yang dialami oleh Supian Suri atau yang akrab disapa SS tidak lagi terulang. 

Dirinya berpendapat, apa yang dilakukan oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris tidak menunjukan sikap seorang kenegerawanan.

"Ya mudah-mudahan siapapun yang menjadi kepala daerah nanti tidak seperti Wali Kota Idris. Jangan gara-gara berbeda pilihan politik ini menjadi persoalan. Ini sama saja memberikan contoh tidak baik kepada generasi-generasi setelahnya," ucap Edi.

Sebagai informasi, Supian Suri alias SS telah mengantongi restu dari sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Sama Sama. 

Gerbong itu terdiri dari Gerindra, PDIP, Demokrat, PKB, PAN, dan PPP. Kabarnya, PSI pun ikut memberikan sinyal dukungan pada SS. 

Selain itu, ada tujuh partai non parlemen yang juga disebut-sebut ikut meramaikan Koalisi Sama Sama. 

Mereka yakni, Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Ummat, Hanura, Perindo, PBB dan Gelora. 

Sejumlah parpol tersebut sepakat untuk melawan PKS, partai yang telah puluhan tahun berkuasa di Kota Depok.