Libatkan ASN, Pimpinan DPRD Sentil Gaya Ugal-ugalan Idris Dukung IBH di Pilkada Depok

- Istimewa
Siap – Wali Kota Depok, Mohammad Idris kian gencar melakukan manuver politik untuk membantu Imam Budi Hartono (IBH) dalam menghadapi Pilkada tahun ini.
Idris pun telah terang-terangan bakal berjuang untuk memenangkan kader PKS yang saat ini menjabat sebagai wakil wali kota itu, agar dapat menggantikan posisinya kelak.
Baru-baru ini, dukungan tersebut kembali terlihat dalam acara deklarasi relawan IBH yang diikuti oleh barisan Sahabat Idris (SAHID) di kawasan Bogor, Jawa Barat, pada Senin malam, 27 Mei 2024.
Usut punya usut, diduga deklarasi itu tidak hanya dihadiri para relawan, namun juga disaksikan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Depok.
Padahal, jauh-jauh hari Idris sendiri mengklaim bahwa dirinya tidak akan cawe-cawe, dan bahkan kerap menyerukan agar para ASN di lingkungannya menjaga netralitas.
Adapun dugaan keterlibatan sejumlah ASN itu terlihat dari foto yang beredar di media sosial.
Beberapa di antaranya diduga adalah Kepala UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Depok berinisial MS dan salah seorang Anggota Dinas Perhubungan Kota Depok.
Tak hanya itu saja, kabarnya Kepala Seksi Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, juga hadir dalam acara tersebut.
Namun sayangnya, hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari pihak terkait atas kabar yang viral ini.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan, tindakan tersebut telah mencoreng proses demokrasi. Ia mendesak, agar para ASN yang terlibat politik praktis tersebut dapat dikenakan sanksi tegas.
"Kalau memang sudah terbukti di situ ada Pak Walikota yang hadir ya tentunya ASN yang hadir harus tetap diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku," katanya saat dikonfirmasi pada Rabu, 29 Mei 2024.
Menurut Hendrik atau yang akrab disapa HTA, wali kota juga seharusnya mendapat sanksi atas tindakannya itu.
"Pak Wali juga harus diberi teguran, kan sebagai walikota kenapa dibiarkan ada anak buahnya di situ. Walau di hari libur melakukan deklarasi seperti itukan tentunya dia juga harus menjaga ASN-nya," ucap HTA.
"Tidak boleh dibiarkan. Pak Wali juga jangan pakai kaca mata kuda artinya jangan menghalalkan segala cara mendukung IBH," sambungnya.
HTA mengatakan, silahkan saja mendukung IBH tapi aturan jangan ditabrak.
"Harusnya Pak Wali memberi contoh pada anak buahnya. Jangan sudah jelas ada aturannya ditabrak. Sebagai ASN yang hadir harus diberikan sanksi dan ini akan ditindaklanjuti kalau benar-benar ada," janjinya.
Lebih lanjut HTA mengatakan, sebagai salah satu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, yang membidangi kepegawaian Pemda, pihaknya akan segera memanggil sejumlah oknum ASN tersebut.
"Dan kalau terbukti wajib dikasih sanksi, enggak bisa dibiarkan."
Ditantang Gantle
HTA kembali mengatakan, sudahi cara-cara kotor dalam memenangkan pesta demokrasi.
"Sudahlah kita tunjukan cara yang benar, cara berdemokrasi yang baik. Kalah menang biasa, tapi prosesnya harus sesuai peraturan perundang-undangan," tutur mantan kapten pilot tersebut.
Menurut HTA, sebaiknya IBH, Idris maupun para ASN yang terlibat dalam politik praktis ini meniru langkah gentle Supian Suri.
Sekda Depok itu telah mengajukan cuti di luar tanggungan negara (CLTN) sebagai bentuk kepatuhannya dalam menjalani pesta demokrasi.
"Artinya dia sudah mundur dari jabatan sekda. Nah itu yang harus diapresiasi. Pak Wali harus kasih contoh itu. Jangan juga Pak Wali dan timnya di sana menutup mata soal pelanggaran ASN yang di depan mata mereka."