Sempat Dituduh Intervensi Universitas Brawijaya Berdiri Teguh, Bebas dari Intervensi Politik

Siap –Akademisi Universitas Brawijaya (UB) menegaskan ketegasan dalam menjalankan tugasnya, menolak intervensi politik baik dari aparat maupun kelompok politik. 

Dalam suasana yang diakui kurang kondusif, civitas UB akhirnya bersuara dalam seruan terbuka.

Ketua Senat Universitas Brawijaya (UB) Prof. Nuhfil Hanani menyatakan, guru besar dan dosen di UB tidak mengalami intervensi, menjelaskan bahwa UB tidak terpengaruh oleh intimidasi untuk menyampaikan pernyataan positif terkait kinerja Joko Widodo.

Prof. Nuhfil juga merespons pernyataan Calon Wakil Presiden Mahfud MD, menyatakan bahwa UB tidak terlibat dalam intimidasi, meskipun Mahfud MD merupakan anggota Majelis Wali Amanat UB.

"Prof. Mahfud jangan lupa itu salah satu anggota Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya, orang yang kita hormati, tapi Alhamdulillah Brawijaya tidak ada yang mengintervensi," tegasnya.

Guru besar Fakultas Hukum Prof. Rachmad Safaat menegaskan bahwa akademisi bebas bersuara sesuai konstitusi, menyoroti pentingnya kritik terbuka untuk menjaga demokrasi. 

"Alhamdulillah Brawijaya tidak ada yang mengintervensi, (intimidasi menyebut Joko Widodo negarawan dan pernyataan positif) tidak ada di Brawijaya, mungkin tidak berani, karena apa, Brawijaya ini namanya raja, yang menyatukan Indonesia, kira-kira begitu. Jadi Alhamdulillah itu tidak terjadi," ucap Nuhfil Hanani

"Indonesia itu negara demokrasi, yang di dalamnya kebebasan berbicara dijunjung tinggi oleh konstitusi, freedom of the speak, tidak ada paksaan tuntutan dari siapa pun, maka pertemuan kita dalam rangka menyampaikan pemikiran atau petisi kepada siang hari ini, itu bebas tidak ada yang menekan kita," jelas Prof. Rachmad Safa'at.

Seruan kritis dari UB termasuk dalam konteks menyampaikan 8 tuntutan kepada pemerintah, mengingatkan pada netralitas TNI, Polri, ASN, serta etika moral dan demokrasi.

"Nampaknya sarapan pagi bisa tenang, tapi sebenarnya Indonesia tidak baik-baik saja. Ada banyak persoalan yang kalau didiamkan akan menjadi bumerang. Oleh karena itu seluruh kampus tidak ada kata terlambat, besok atau kapan pun silakan, bahkan setelah pemilu pun boleh, untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah, sebagai wujud negara demokrasi," tandasnya.

UB bergabung dengan beberapa perguruan tinggi di Malang yang telah menyatakan sikap serupa, termasuk Universitas Islam Malang (Unisma), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Widyagama, Universitas Merdeka Malang, Universitas Gajayana Malang, dan Universitas Kanjuruhan Malang.

Dalam suasana negara yang dinilai belum baik-baik saja, akademisi UB menunjukkan komitmennya dalam menyuarakan kritik demi menjaga moral dan demokrasi di Indonesia.