Kehebohan Simulasi Surat Suara Pilpres Mahfud MD Protes KPU: Elite PDIP Geram
- Viva.co.id
Siap –Calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengungkapkan keberatannya terhadap simulasi surat suara Pilpres 2024 di Solo, Jawa Tengah.
Komplain Mahfud ini langsung disampaikan kepada Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, dengan harapan perbaikan segera dilakukan mengingat pemungutan suara tinggal beberapa pekan.
Dalam simulasi tersebut, hanya dua pasangan capres-cawapres yang tercetak di surat suara, memicu reaksi keras dari Mahfud.
Dia menilai idealnya ada minimal empat pasangan calon untuk mencerminkan keragaman opsi pemilih.
"Pak Hasyim, ketua KPU sudah saya komplain, kok ada kayak gini (surat suara simulasi pilpres hanya dua kandidat paslon). Lalu, dia bilang itu simulasi dari ITB, dan itu akan kita koreksi, mohon diperbaiki," ungkap Mahfud di gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Januari 2024.
Menurut Mahfud, KPU seharusnya memberikan kejelasan kepada pemilih dengan menampilkan lebih dari dua pasangan calon dalam surat suara simulasi.
Hal ini juga diakui oleh Idham Holik, Anggota KPU RI, yang menyebut insiden tersebut sebagai human error tanpa motif tertentu.
"Terkait hal tersebut, itu terjadi human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lainnya kecuali memang kekhilafan yang terjadi," kata Idham saat dikonfirmasi awak media.
Kritik juga datang dari berbagai pihak, termasuk elite PDIP Solo. YF Sukasno, Liason Officer PDIP Kota Solo, menyatakan keheranannya terhadap surat suara simulasi yang hanya menampilkan dua pasangan calon.
PDIP meminta sampel surat suara untuk keperluan sosialisasi ke masyarakat, namun mendapati ketidaksesuaian dengan jumlah pasangan calon yang seharusnya ada.
Dalam respons cepat, KPU meminta KPUD Solo untuk menghentikan simulasi dengan menggunakan dummy surat suara dan memastikan penggunaan surat suara yang mencerminkan minimal tiga pasang calon atau lebih.
Kejadian ini memicu polemik dan menambah panasnya persiapan menuju Pemilihan Presiden 2024.
Bagaimana tanggapan publik dan langkah selanjutnya dari KPU akan menjadi sorotan intens dalam beberapa pekan mendatang.