Demokrasi di Ujung Tanduk dan Hanya Ilusi Catatan Akhir Rapor Hitam Pemerintah Terbongkar!

Tak berhenti di situ, pemerintah dan DPR RI mengesahkan revisi kedua UU ITE, mengadopsi beberapa norma dari UU KUHP. 

Substansi undang-undang ini bermasalah dan tidak transparan, serta tidak pernah mempertimbangkan pendapat masyarakat sipil dalam proses pembahasannya.

CATAHU 2023 juga membuka tabir pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh UU Cipta Kerja. 

LBH Jakarta mencatat 120 kasus perburuhan dari November 2022 hingga Oktober 2023, termasuk kasus PHK sepihak, pelanggaran hak normatif, dan kasus pidana perburuhan.

Investasi dan pembangunan, terutama lewat Proyek Strategis Nasional (PSN), menjadi alat pembangunan yang merampas ruang hidup warga.

Pengaduan konflik agraria dan penggusuran paksa mencapai 115 kasus selama November 2022 hingga Oktober 2023, dengan warga terus dihadapkan pada ancaman penggusuran untuk kepentingan pembangunan.

Kelompok Minoritas dan Rentan (KMR) juga tak luput dari represi, seperti terlihat dalam Peraturan Daerah di Kota Bogor yang berpotensi memperkuat stigma terhadap kelompok minoritas identitas gender dan orientasi seksual pemerkosaan, kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Oknum Aparat negara.