Kick Balik Walkot Depok ke DPRD hingga Menko PMK: Kalau Bukan Pakar Jangan Ngomong!

Siap – Wali Kota Depok, Mohammad Idris nampaknya benar-benar kesal dengan kegaduhan program pemberian makanan tambahan (PMT) lokal, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes). 

Terkait hal itu, ia kembali menegaskan, bahwa apa yang dilakukan oleh Dinkes telah sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

Pernyataan ini juga meluruskan tudingan miring yang dilayangkan DPRD Depok soal program cegah stunting tersebut.

"Termasuk Pak Wakil Presiden juga meminta kan klarifikasi. Itu kan cuma pemberitaan dari media, dia minta klarifikasi, apa sih aduannya? Kayak apa sih? Kalau memang ada kita lakukan pemeriksaan," katanya di gedung DPRD Depok pada Rabu, 22 November 2023. 

Idris juga menyinggung omongan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang sempat mengkritik program Dinkes Depok.

"Seperti eh Pak Menko PMK itu juga sama ya, karena persepsi tadi, belum mendapatkan penjelasan yang detail tentang masalah juknis dari Menteri Kesehatan," tuturnya.

"Juknisnya bisa kita kasih kok ke beliau. Ini kayak begini, kenapa Rp 18.000? enggak Rp 25.000? Nah ini menyalahi juknis, jadi Rp 18.000 tuh juknis dari sana (Kemenkes)," sambung dia. 

Jadi, jelas Idris, pihaknya memberikan Rp 18.000 tiap paket kepada penyedia katering atau vendor (UMKM). 

"Itu kita tanya, sanggup nggak Rp 18.000 untuk setiap anak, untuk sekian anak, untuk 28 hari, dengan ukuran sekian-sekian. Lalu cara membuatnya begini-begini. Ini tuh diajarin juga." 

Kemudian, Idris juga menyinggung DPRD yang terkesan tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. 

"Ini kan DID (Dana Insentif Daerah), ini sudah dikasih tahu sebelumnya oleh Kementerian Kesehatan, ini Depok akan mendapatkan hadiah sekian, makanya masuklah dana ini," jelasnya. 

"Karena di pertengahan tahun informasinya, makanya kita masukkan di ABT (Anggaran Belanja Tambahan)." 

Pembicaraan ABT itu, kata Idris, dilakukan bersama Banggar (Badan Anggaran) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

"Jadi harusnya tahu tuh semuanya. Tugas saya (pemerintah) dan komisi (DPRD) ini harus mengawasi, begitu. Ini jangan sudah terjadi, nah ini yang jadi masalah. Apalagi sudah diviralkan duluan," ujarnya.

Menurut Idris, kegaduhan ini telah membuat ibu-ibu, khususnya para kader posyandu atau UMKM jadi trauma.

"Udah semangat dia mau bekerja, kan kasihan. Nggak mengambil untung besar loh mereka, ngambil untung paling Rp 5.000 - Rp 4.000 satu makanan itu, jadi luar biasa UMKM itu kerjanya."

Terkait hal itu, Idris lantas mengimbau kepada masyarakat dan semua pihak terkait, kalau memang ada masukan didapatkan di lapangan, mohon dilaporkan ke pemerintah kota agar bisa dicarikan solusi. 

"Jangan difoto yang jelek-jelek kayak begitu, seakan-akan makanan jelek, makanan basi, lalu dilempar ke media. Ini enggak bagus ya," tuturnya. 

Lebih lanjut Wali Kota Depok dua periode itu meminta agar semua pihak bisa bersikap bijak, terlebih di tahun politik seperti sekarang ini.

"Kita lagi suasana politik yang sudah tensinya nih naik, nanti tambah naik tensinya, malah repot. Coba ditulis dikejadian kayak gini, nanti kita teliti dengan ahli gizinya," kata dia. 

"Jangan kalau bukan pakar enggak ngerti masalah ngomong-ngomong masalah gizi, ini bahaya. Coba kalau bukan orang media misalnya, media bodrex, gitu misalnya, terus dia ngomong-ngomong media kan enggak pantes," sambungnya.

Menurut Idris, itu semua harus dilakukan oleh ahlinya.