Kick Balik Walkot Depok ke DPRD hingga Menko PMK: Kalau Bukan Pakar Jangan Ngomong!

Jadi, jelas Idris, pihaknya memberikan Rp 18.000 tiap paket kepada penyedia katering atau vendor (UMKM). 

"Itu kita tanya, sanggup nggak Rp 18.000 untuk setiap anak, untuk sekian anak, untuk 28 hari, dengan ukuran sekian-sekian. Lalu cara membuatnya begini-begini. Ini tuh diajarin juga." 

Kemudian, Idris juga menyinggung DPRD yang terkesan tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. 

"Ini kan DID (Dana Insentif Daerah), ini sudah dikasih tahu sebelumnya oleh Kementerian Kesehatan, ini Depok akan mendapatkan hadiah sekian, makanya masuklah dana ini," jelasnya. 

"Karena di pertengahan tahun informasinya, makanya kita masukkan di ABT (Anggaran Belanja Tambahan)." 

Pembicaraan ABT itu, kata Idris, dilakukan bersama Banggar (Badan Anggaran) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

"Jadi harusnya tahu tuh semuanya. Tugas saya (pemerintah) dan komisi (DPRD) ini harus mengawasi, begitu. Ini jangan sudah terjadi, nah ini yang jadi masalah. Apalagi sudah diviralkan duluan," ujarnya.