STOP Tebar FITNAH, PDIP Harusnya Fokus ke Kasus Hukum Hasto Jangan Sampai Disebut Partai Omon Omon!!

Siap –Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan buronan Harun Masiku.

Namun, alih-alih fokus pada proses hukum, sejumlah pihak justru melempar berbagai klaim kontroversial yang tidak disertai bukti konkret.

Mulai dari keberadaan dokumen titipan, dugaan intervensi dari otoritas tinggi, hingga narasi yang dinilai hanya memperkeruh keadaan dan merusak kredibilitas hukum di Indonesia.

Dokumen Titipan dan Dugaan Intervensi Otoritas

Seperti pernyataan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie yang mengungkapkan bahwa dirinya menerima dokumen dari Hasto sebelum penetapan tersangka.

“Ada berkas-berkas yang dititipkan oleh Hasto Kristiyanto yang perlu kami telusuri lebih lanjut,” ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (28/9).

Namun, ia tidak menjelaskan isi dokumen tersebut atau kaitannya dengan kasus Harun Masiku.

Alih-alih menjawab pertanyaan publik, pernyataan ini justru menimbulkan spekulasi liar di ruang publik.

Tak hanya itu, dalam pernyataan terpisah, politikus PDI Perjuangan, Dedi Sitorus, menyinggung adanya intervensi dari pihak yang memiliki “otoritas tertinggi” dalam penanganan kasus ini.

Ia mengklaim bahwa ada utusan yang meminta agar Hasto dicopot dari jabatan Sekjen PDI Perjuangan, tetapi di saat yang sama, pihak tersebut juga meminta agar keluarga Presiden Joko Widodo tidak diberhentikan dari jabatan tertentu.

“Ini upaya untuk melindungi kepentingan tertentu,” ujar Sitorus.

Namun sayangnya, lagi lagi ia tidak memberikan bukti konkret atau menyebut secara jelas siapa pihak yang dimaksud.

Kritik terhadap Tuduhan Tanpa Bukti dan Sorotan ke PDI Perjuangan

Sejumlah pihak mengkritisi narasi yang berkembang pasca-penetapan Hasto sebagai tersangka.

Pengamat politik Daddy Palgunadi yang mantan aktivis 98 menilai tuduhan-tuduhan yang dilontarkan tanpa bukti hanya merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

“Fitnah yang bertubi-tubi tanpa dasar jelas sangat berbahaya. Ini bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengikis integritas sistem hukum,” tegasnya.

Selain itu, Daddy juga menyoroti pergeseran fokus PDI Perjuangan.

Menurutnya, partai yang dahulu dikenal membela rakyat kecil kini lebih sering terjebak dalam konflik elite politik.

“PDI Perjuangan seharusnya kembali ke khittah-nya: memperjuangkan hak masyarakat marginal, bukan terseret dalam dinamika politik elitis,” katanya.

Daddy menegaskan bahwa transparansi dan fakta harus menjadi prioritas dalam setiap kasus hukum.

“Jika ada bukti, serahkan ke penegak hukum. Jangan jadikan publik sebagai ajang pertarungan narasi yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.

Hukum Harus Berdiri di Atas Fakta, Bukan Asumsi

Situasi yang berkembang pasca-penetapan tersangka Hasto Kristiyanto mengindikasikan pola politik yang sarat dengan spekulasi dan upaya membentuk opini publik tanpa dasar yang kuat.

Tuduhan yang tidak bisa dibuktikan hanya akan memperkeruh situasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta demokrasi.

Jangan sampai ke depan masyarakat semakin meyakini bahwa setiap pernyataan dari PDI Perjuangan hanya omong kosong tanpa bukti.

Jika tuduhan dan klaim tidak didukung fakta konkret, maka itu bukan sekadar opini, melainkan fitnah yang bisa mencederai demokrasi dan kepercayaan rakyat.

Masyarakat perlu lebih kritis dalam menyikapi setiap isu yang berkembang, terutama yang tidak disertai dengan bukti kuat.

Proses hukum harus berjalan berdasarkan fakta, bukan sekadar tuduhan yang dimainkan demi kepentingan politik sesaat.