CERI Pertanyakan Danantara Lembaga Kajian atau Lembaga Investasi?

Padahal, badan ini direncanakan mengelola aset senilai Rp 9.085 triliun, termasuk tujuh BUMN strategis seperti Bank Mandiri, Pertamina, dan PLN.

Merujuk model Temasek, BPI Danantara diharapkan menjadi sovereign wealth fund (SWF) yang mengoptimalkan aset negara untuk pendanaan pembangunan di luar APBN. 

Namun, draf UU BUMN justru memberi kewenangan pengawasan kepada Menteri BUMN dan mengharuskan laporan ke Presiden—struktur yang dinilai bertentangan dengan prinsip independensi.

Ekonom Yanuar Rizki dalam wawancara dengan Indonesia Business Post (11/11/2024) mendukung konsep superholding ini asal diimbangi pengawasan ketat oleh OJK, BPK, dan DPR.

“Konsolidasi laporan keuangan BUMN diperlukan untuk memaksimalkan aset negara,” ujarnya.

Namun, Yusri menegaskan bahwa tanpa transparansi dan corporate governance yang kuat, BPI Danantara bisa jadi alat oligarki.

Polemik lain muncul dari payung hukum yang belum jelas.