Hadiri Rapat Kerja Komisi I DPRD, Komisi Informasi Kalbar Paparkan Program Kerja 2025

“Ada 9 register sengketa yang mana didominasi termohonnya adalah Badan Publik BPN sejumlah kantor pertanahan se-Kalbar, sedangkan ada 1 termohon dari Yayasan Pendidikan dalam hal ini Sekolah Tinggi dan 1 Bank BUMN,” ungkapnya.

Selain itu, Reinardo juga mengatakan, pihaknya mengapresiasi dukungan Komisi I DPRD Provinsi Kalbar untuk meningkatkan literasi keterbukaan informasi publik.

“Kami berterima kasih kepada Pak Rasmidi, Ibu Hilaria, Pak Brama dan Pak Ishak Almuthahar, serta seluruh anggota Komisi 1 DPRD Kalbar, karena merencanakan untuk meningkatkan literasi masyarakat khususnya keterbukaan informasi publik. Ini merupakan hak mendasar bagi masyarakat, dan akan diwujudkan bersama KI Kalbar dan Komisi I pada 2025 ini,” katanya.

Senada dengan hal itu, Koordinator Bidang PSI Lufti Faurusal Hasan, serta komisioner lainnya yakni Sabinus Matius Melano dan Padmi Januarni Chendramidi juga turut mengapresiasi sambutan hangat Komisi I ini.

“Kami menitipkan pembentukan Rancangan Perda Keterbukaan Informasi Publik dan disambut positif oleh sejumlah Anggota Komisi I DPRD Kalbar. Ini merupakan hal yang cukup apresiatif bagi keterbukaan informasi di Kalbar,” ujaf Lufti yang diamini oleh seluruh Komisioner KI Kalbar.