Wacana Pilkada Dipilih DPRD Tuai Respon Positif Parpol, Bakal Terjadikah?

Siap –Wacana presiden Prabowo Subianto soal usulan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD menuai reapon positif dari sejumlah anggota Partai bahkan mereka setuju terkait usulan tersebut.

Pasalnya, mereka menilai bahwa Pilkada langsung harus mengeluarkan ongkos yang tidak sedikit.

Wacana itu sebelumnya dilontarkan oleh Prabowo karena menilai Pilkada melalui DPRD lebih efisien.

Ia mengambil contoh sejumlah negara tetangga yang dinilai telah berhasil mempraktikan hal tersebut.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12).

Respon partai politik

Terkait wacana Pilkada dipilih DPRD, Ketua Dewan Penasihat PKS Tifatul Sembiring secara pribadi setuju dengan wacana Prabowo.

Ia beralasan pilkada langsung terlalu mahal dan memecah masyarakat.

"Secara pendapat pribadi saya setuju, Pilkada kabupaten/kota dilakukan via DPRD," katanya seperti dikutip CNN.

Hal senada pun diungkapkan oleh Ketua Harian DPP PKB Ais Syafiah Ashar mengklaim partainya sejak dahulu mendorong agar kepala daerah dipilih DPRD.

Ais menilai tugas dan fungsi gubernur lebih kepada perpanjangan tangan pemerintah pusat ke kabupaten/kota, bukan sebagai kepala eksekutif yang memiliki otonomi penuh terhadap sebuah kabupaten/kota.

Karena itu, ia merasa anggaran untuk pilgub semestinya bisa dialokasikan ke kebutuhan lain yang lebih menyasar kebutuhan rakyat.

"Dari dulu PKB mendukung untuk pemilihan gubernur dapat ditunjuk oleh DPRD, " katanya.

Namun demikian, Ais menilai wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD tetap membutuhkan kajian mendalam.

Ia menyinggung potensi politik uang di tingkat elite partai politik.

Sementara, Ketua DPP NasDem Irma Chaniago mengaku setuju wacana gubernur tak lagi dipilih secara langsung.

Ia beralasan gubernur sekadar perpanjangan tangan pemerintah pusat.

"Saya usul malah gubernur tidak perlu dipilih langsung," kata Irma.

"Toh yang kerja langsung ke masyarakat bupati dan wali kota," ujar dia.

Oleh karena itu, Irma tetap setuju jika bupati dan walikota dipilih langsung oleh masyarakat.

Namun demikian respon agak berbeda datang dari Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo.

Ia berharap Pemerintah tidak terburu-buru dalam menindaklanjuti wacana itu. Ia juga berharap Pemerintah melakukan diskusi yang mendalam untuk mengkaji wacana tersebut.

"Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu (jangan terburu-buru)," kata Ganjar dalam keterangannya, Jumat (13/12).

Ia menyinggung digelarnya pilkada langsung lantaran problem saat pemilihan di DPRD. Ia mengatakan ada argumen mencuat jika pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak merepresentasikan kehendak rakyat lantaran terjadi jual beli dukungan.

"Mau sistem apapun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah maka hasilnya akan buruk," tutur dia.