Said Didu Klaim Didukung Menteri, Muannas : Pemerintah Tidak Pernah Dukung Penebar Hoaks!

Potret kolase Muannas Alaidid dan Said Didu
Sumber :
  • Istimewa

Siap –Konsultan Pengembang, Muannas Alaidid, menilai Said Didu kembali menyebarkan fitnah terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2.

Kali ini, nama Presiden Prabowo Subianto dan beberapa menteri Kabinet Merah Putih dicatut untuk mendukung narasi negatif yang tidak berdasar.

Muannas mengatakan, Said Didu sebelumnya menuding Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) terlibat dalam pembebasan lahan PIK 2 yang disebutnya merugikan masyarakat lokal.

"Apdesi justru merepresentasikan masyarakat lokal dan telah bersinergi dalam pembangunan PIK 2, yang membuka lapangan kerja dan mendorong investasi di wilayah tertinggal," kata Muannas kepada wartawan di Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.

Narasi ini, menurut Muannas, tidak hanya menciptakan keresahan, tetapi juga bertentangan dengan visi pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

"Fitnah tersebut bahkan memicu reaksi keras dari para kepala desa dan anggota Apdesi yang siap membela manfaat nyata dari proyek ini," katanya.

Pernyataan Said Didu juga menyinggung beberapa menteri. Menteri Maruarar Sirait, misalnya, menyatakan bahwa PIK 2 harus inklusif, namun Said Didu memutarbalikkan fakta dengan menyebut kawasan itu eksklusif.

"Data menunjukkan PIK 2 adalah destinasi wisata unggulan dengan 5 juta pengunjung selama libur Lebaran 2024," katanya.

Selain itu, Menteri Yandri Susanto dan Nusron Wahid yang berupaya memastikan transparansi dan kepatuhan tata ruang dalam proyek PIK 2, juga menjadi sasaran fitnah.

Padahal, pembebasan lahan dilakukan secara transparan sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, dan proyek ini telah mematuhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan pemerintah daerah.

Muannas juga menjelaskan bahwa PSN PIK 2 dibangun di atas lahan yang sebelumnya tidak produktif dan bertujuan menjadi kawasan pariwisata modern.

Proyek senilai Rp 40 triliun ini melibatkan dana swasta sepenuhnya, tanpa anggaran negara.

Fasilitas yang direncanakan mencakup wisata mangrove, masjid terbesar, sirkuit F1, dan kawasan edukasi lingkungan. Menurut Muannas, narasi Said Didu hanyalah upaya untuk menciptakan polarisasi demi kepentingan pribadi.

Ia menegaskan pentingnya transparansi dan edukasi publik agar masyarakat tidak terjebak dalam fitnah yang merusak kepercayaan terhadap program pembangunan nasional.

"PIK 2 adalah bukti kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan," tandasnya.