Aliansi Mahasiswa Desak Polda Kalbar Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi BP2TD Mempawah

Lebih lanjut, Lola menilai bahwa demokrasi yang sejati harus bebas dari intervensi yang merusak integritas pemilihan dan hak pilih rakyat. Selain itu, Aliansi BEM juga menyatakan dukungan penuh kepada Polda Kalbar untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang belakangan menjadi isu panas di Kalimantan Barat, termasuk kasus dugaan korupsi BP2TD yang melibatkan salah satu pasangan calon.

‘’Kami menegaskan bahwa kasus ini harus diusut tuntas sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku, agar keadilan dapat ditegakkan dan masyarakat memiliki kejelasan penuh atas penanganan isu yang menyita perhatian publik,’’lanjutnya.

“Kami menuntut adanya transparansi penuh dan tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Jangan sampai masyarakat menghadapi situasi memilih pemimpin tanpa mengetahui sepenuhnya rekam jejaknya,” tegas perwakilan Aliansi.

Alainsi BEM  berharap agar penegakan hukum berjalan dengan terbuka dan memberikan kejelasan kepada publik, sehingga masyarakat Kalimantan Barat tidak merasa “membeli pemimpin dalam kegelapan” saat menentukan pilihannya di Pilkada 2024.

‘’Kami percaya bahwa Pilkada ini bukan sekadar momentum politik, tetapi kesempatan untuk memastikan Kalimantan Barat dipimpin oleh sosok yang benar-benar layak, bersih, dan berkomitmen pada kemajuan daerah tanpa dibebani persoalan hukum. Kami menyerukan agar masyarakat memilih dengan bijak, berlandaskan kejelasan informasi dan kepercayaan penuh kepada calon yang benar-benar pantas,’’sambungnya.

“Sudah saatnya kita tegas dan memastikan penegakan hukum hadir sepenuhnya, serta menjaga hak pilih masyarakat agar bebas dari pilihan yang tidak jelas,”pungkasnya.