Menelisik Biaya Fantastis KPU di Balik Ancaman Golput Pilkada Depok, Jadi Bancakan Siapa?

Siap – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok tengah jadi sorotan. Itu lantaran minimnya upaya sosialisasi jelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. 

Padahal, anggaran yang dikucurkan untuk mensukseskan agenda lima tahunan itu terbilang fantastis. Nilainya mencapai sebesar Rp 73 miliar. 

Kondisi ini menuai kekhawatiran banyak pihak, lantaran berpotensi akan kembali menimbulkan angka golput yang cukup tinggi. 

Hal itu berkaca pada Pilkada Kota Depok 2020, jumlah mereka yang tidak memilih alias golput angkanya cukup besar. 

Data yang dihimpun menyebutkan, jumlah golput dalam hasil rekapitulasi final KPU Kota Depok kala itu mencapai 481.016 jiwa atau 39,12 persen dari total 1.229.362 daftar pemilih tetap (DPT).

Jumlah itu merupakan akumulasi dari jumlah suara tidak sah sebanyak 29.391 dan pemilih yang tak mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 451.652 warga pemilik hak pilih.

Kondisi ini menuai kritik sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Depok. Mereka menilai, KPU kurang maksimal dalam melakukan upaya sosialisasi pada warga.

"Iya kalau dilihat dari fakta lapangan bahwa memang, dengan sisa waktu yang ada saya melihat sosialisasi yang dilakukan oleh KPU sangat minim," kata anggota DPRD Depok, Babai Suhaimi pada Senin, 7 Oktober 2024. 

"Terbukti dari spanduk-spanduk ajakan dan informasi nyaris tidak ada di sudut-sudut wilayah Kota Depok," sambungnya.

Kemudian, kata Babai, dari sosialisasi dalam bentuk ajakan melalui media sosial, maupun media cetak dan media online juga dirasa masih sangat minim. 

"Bagi kami, tentu hal ini mengkhawatirkan. Karena sudah terbukti bahwa berulang kali kita melakukan Pilkada, selalu saja angka golput sangat tinggi," tuturnya. 

Bahkan, beberapa kali golput melebihi daripada jumlah suara pemenang Pilkada di Kota Depok. 

"Menurut saya hal ini seharusnya tidak terjadi, karena tentu anggaran untuk sosialisasi sudah tersedia dan anggaran itu juga cukup besar," ujar politisi PKB tersebut.

Babai berharap, KPU betul-betul memikirkan hal ini dengan jalan melakukan sosialisasi, mengundang komponen masyarakat, seperti RT RW. 

"Karena merekalah yang pasti akan terlibat dan banyak ditanya oleh masyarakat untuk diundang disosialisasikan."

Sebab, lanjut Babai, dalam Pilkada 27 November 2024 nanti juga menentukan suara Gubernur Jawa Barat, bukan hanya Wali Kota Depok. 

"Nah untuk itu saya berharap kepada KPU Kota Depok segera lakukan sosialisasi yang sistematis, terukur, dan terencana dengan baik dan dapat menyentuh para pemilih, sehingga angka partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Depok tahun 2024 ini tinggi," tuturnya. 

"Jangan sampai lagi terjadi golput yang sangat tinggi. Di sisi lain saya mengkhawatirkan juga, takut dengan cara seperti ini, yang kurang gencar sosialisi dilakukan oleh KPUD menguntungkan satu pihak," sambungnya.

Babai menambahkan, berdasarkan data dari Pilkada 5 tahun yang lalu seharusnya KPU sudah punya data. 

Sehingga diketahui, kelurahan mana yang segmen tingkat partisipasinya rendah di Pilkada Depok. 

"Ditambah lagi jumlah TPS yang berkurang, dari TPS pileg 50 persen kurangnya. Ini saya khawatirkan jika masyarakat merasa tidak tersentuh membuat mereka malas untuk datang memilih," katanya.

Senada dengan Babai, anggota DPRD Depok Hamzah juga menyayangkan soal minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU.

"Ini sangat disayangkan, padahal target KPU pusat itu untuk kabupten kota kan minimal 70 persen partispasi masyarakat untuk bisa memilih," ujarnya.

"Nah kita melihat KPU Depok ini agak kurang melakukan sosialisasi, baik itu pemilih pemula maupun sebelumnya," timpal Hamzah. 

Terkait hal itu, politisi Gerindra ini menyarankan, agar KPU lebih gencar lagi melakukan strategi sosialisi di tengah masyarakat. 

"Agar warga bisa menggunakan hak pilihnya di 27 November 2024 nanti," tuturnya.

Sebagai informasi, data yang dihimpun menyebutkan, KPU beberapa kali menggelar sosialisasi terkait Pilkada Depok. 

Beberapa di antaranya melibatkan Kejari Depok, Kesbangpol dan Polres Metro Depok. Sejumlah acara tersebut digelar di beberapa hotel ternama.