Kaum Mendang Mending Catat! Supian Janji Hapus PBB Warga Depok: Pemkot Jangan Cerita Untung Rugi

Siap – Calon Wali Kota Depok, Supian Suri berjanji, pihaknya akan menggratiskan layanan berobat hingga menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bagi warga kurang mampu. 

"Ya prinsipnya tagihan PBB yang di bawah Rp 100 ribu. Itu kan kita sudah lihat juga ya relatif banyak warga kita yang masih punya kewajiban itu," katanya dikutip pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Menurutnya, hal itu tidak akan berdampak besar untuk Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

"Kita udah hitung kalkulasi dengan pendapatan daerah juga tidak terlalu signifikan gitu ya. Artinya ini kan ada kombinasi antara masyarakat, mana yang masuk kategori mohon maaf, rumah yang enggak besar gitu ya, itu harus kita ringanin (bebannya)," jelas dia. 

"Mungkin Rp 100 ribu buat yang besar (kalangan mampu) dirasa kecil, tapi Rp 100 ribu buat yang kecil (tidak mampu) kan besar."

Mantan Sekda Depok itu menilai, kebijakan ini akan membantu warga berpenghasilan rendah. 

"Kita sudah hitung kontribusi PAD dari jumlah itu relatif tidak signifikan. Kita bisa cari potensi-potensi yang lain, daripada ngambil dari masyarakat dengan tagihan Rp100 ribu ke bawah," tuturnya.

Lebih lanjut Supian Suri menegaskan, hal tersebut merupakan bukti bahwa dirinya dan Chandra berpihak pada warga kurang mampu.

Dirinya berpendapat, ketimbang membebani warga miskin dengan pajak, lebih baik mencari solusi PAD lewat jalur lain. 

"Kita masih bisa ngambil potensi-potensi sumber pendapatan yang lain, misalnya dari acara hiburan, dan lain sebagainya. Termasuk mungkin nyambung program yang menggratiskan biaya di Puskesmas," ujarnya.

Alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu mengatakan, bagi warga kurang mampu, biaya berobat Rp 10 ribu atau Rp 15 ribu juga dirasa masih berat.

"Kecil memang kalau buat orang yang punya, tapi buat yang enggak punya buat ke puskesmas harus bayar Rp 15 ribu atau Rp10 ribu kan juga jadi berat," katanya.

"Belum ongkos dia harus datang ke puskesmas," sambung dia.

Menurutnya, angka segitu juga tidak signifikan menambah PAD Kota Depok.

"Artinya kan gini, kalau pemerintahan itu kan bukan cerita untung rugi ya. Pemerintah harus bisa berempati dengan masyarakat," katanya.

"Jadi pemerintah itu enggak bisa diartikan hanya yang kita yang mengelola, tapi masyarakat harus merasakan itu bagian dari keuntungan, keberpihakan untuk masyarakat, seperti itu," timpalnya lagi.